Kamis 28 November 2019, 19:13 WIB

Mendagri Tito Pertanyakan AD/ART FPI

Mendagri Tito Pertanyakan AD/ART FPI

MI/M Irfan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

 

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengutarakan komentarnya tentang wacana NKRI bersyariah yang digalakkan Front Pembela Islam (FPI).

Mantan Kapolri itu menyatakan wacana itu akan bisa memunculkan kekhawatiran dari kelompok lain yang ada di masyarakat. "Bagaimana tanggapan dari elemen-elemen lain, elemen-elemen nasionalis mungkin, elemen minoritas. Yang dulu pernah dipikirkan oleh para bapak pendiri bangsa," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Senayan Jakarta, Kamis (28/11).    

Istilah 'NKRI bersyariah' juga perlu diperhatikan maksudnya, apakah dilakukan prinsip syariah seperti di Aceh saat ini atau yang lain.        

Pada pasal 6 AD/ART FPI , kata Tito, visi dan misi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad.

"Ini sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur bahasanya," ujar dia.

Baca juga: Kemenag Keluarkan Rekomendasi Daftar Ulang Ormas FPI

Kalimat dalam AD/ART itu seperti khilafah Islamiah, kata dia, salah satu yang masih didalami sebelum penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Baca juga: Menag Pastikan FPI telah Setia pada Pancasila dan NKRI

Menurut dia, wacana-wacana yang diusung dalam anggaran dasar FPI tadi bisa berdampak pada goyangnya solidaritas kebhinekaan.        

Karena, kalau dibiarkan masing-masing golongan yang berbeda dikhawatirkan membuat peraturan masing-masing. "Ini semua saya kira silakan kita pikirkan sebagai wacana. Di Papua dulu, Manokwari pernah membuat Perda sendiri, sesuai dengan prinsip keagamaan di sana. Nanti Bali juga membuat Perda sendiri sesuai prinsip keagamaan," kata dia.

Selain itu, dia menilai kata khilafah dalam AD/ART FPI bisa menjadi isu sensitif. "Apakah biologis khilafah Islamiah ataukah membentuk sistem negara. Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI," kata dia.

Kemudian, terdapat kata 'jihad' juga perlu ditelusuri maksudnya. "Nah, ini yang perlu diklarifikasi dalam pasal 6 itu dan sedang menjadi kajian oleh Kemenag yang lebih memahami terminologi keagamaan itu. Jadi sekarang di Kemenag untuk membangun dialog dengan FPI. Kami tunggu saja seperti apa hasilnya," kata dia. (X-15)
 

Baca Juga

Antara

Dewas sebut Laporan Novel Cs Terkait Lili Pintauli Isinya Sumir

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 16:24 WIB
Lili dilaporkan atas dugaan berkomunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera...
Dok pribadi

Kejagung Ungkap Korupsi di Perum Perindo

👤RO/Micom 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 15:41 WIB
Selama 2021 Kejagung berhasil menyelamatkan uang negara belasan triliun...
ANTARA FOTO/ Reno Esnir

KPK Selidiki Kemungkinan Suap Bupati Kuansing Mengalir ke Golkar

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 15:31 WIB
Ali menegaskan pihaknya tidak segan menindak Golkar jika Andi menerima suap untuk mencari dana untuk keperluan partai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sukses PON Papua 2021 Pemerataan Pembinaan di Seluruh Pelosok Negeri

Sukses prestasi ditandai dengan tercipta banyak rekor meski penyelenggaraan multiajang olahraga terakbar Tanah Air itu digelar di masa pandemi covid-19.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya