Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 371.443 warga DKI belum dapat mencetak KTP-E. Sebabnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta kehabisan blanko KTP-E.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhani Sukma menjelaskan jumlah tersebut terdiri dari warga yang baru melakukan perekaman data identitas, warga yang kehilangan KTP-E dan juga adanya pergantian data kependudukan.
"Keberadaan blanko masih tidak lancar. Sampai saat ini pengadaan blanko masih menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kita belum mengikuti perkembangan di sana, bisa diklarifikasi juga," kata Dhani dalam Media Update Dukcapil di Balai Kota, Selasa (26/11).
Untuk memenuhi kebutuhan blanko, Dhani menyebut gubernur telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri untuk meminta kewenangan pengadaan blanko sendiri.
"Responnya positif. Kami sedang menunggu revisi permendagri untuk bisa melakukan pengadaan blanko. Jadi kita tunggu saja," ungkapnya.
Baca juga: Penjual Data KTP-E Terlacak di Jatim
Menurutnya pengadaan blanko oleh pemda bisa dilakukan melalui skema hibah dana dari pusat ke daerah.
Sementara itu, hingga saat ini, cakupan kepemilikan KTP-E sudah mencapai 99,62%. Sementara untuk kepemilikan KK mencapai 98% dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 2 juta lembar dengan target sebanyak 3,5 juta lembar.(OL-5)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved