Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBANYAK 371.443 warga DKI belum dapat mencetak KTP-E. Sebabnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta kehabisan blanko KTP-E.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhani Sukma menjelaskan jumlah tersebut terdiri dari warga yang baru melakukan perekaman data identitas, warga yang kehilangan KTP-E dan juga adanya pergantian data kependudukan.
"Keberadaan blanko masih tidak lancar. Sampai saat ini pengadaan blanko masih menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kita belum mengikuti perkembangan di sana, bisa diklarifikasi juga," kata Dhani dalam Media Update Dukcapil di Balai Kota, Selasa (26/11).
Untuk memenuhi kebutuhan blanko, Dhani menyebut gubernur telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri untuk meminta kewenangan pengadaan blanko sendiri.
"Responnya positif. Kami sedang menunggu revisi permendagri untuk bisa melakukan pengadaan blanko. Jadi kita tunggu saja," ungkapnya.
Baca juga: Penjual Data KTP-E Terlacak di Jatim
Menurutnya pengadaan blanko oleh pemda bisa dilakukan melalui skema hibah dana dari pusat ke daerah.
Sementara itu, hingga saat ini, cakupan kepemilikan KTP-E sudah mencapai 99,62%. Sementara untuk kepemilikan KK mencapai 98% dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 2 juta lembar dengan target sebanyak 3,5 juta lembar.(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
MNC Group selaku pemilik hak eksklusif penayangan siaran langsung pertandingan Piala Asia U-23 2024 mengklarifikasi informasi soal pelarangan kegiatan nonton bareng.
Salah satu pemicu tingginya ketimpangan di desa ialah kesenjangan pengetahuan SDM.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
NIK akan melekat kepada setiap penduduk selamanya. Setelah meninggal dunia, NIK bahkan tetap menjadi milik penduduk tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved