Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
SEBANYAK 371.443 warga DKI belum dapat mencetak KTP-E. Sebabnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta kehabisan blanko KTP-E.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhani Sukma menjelaskan jumlah tersebut terdiri dari warga yang baru melakukan perekaman data identitas, warga yang kehilangan KTP-E dan juga adanya pergantian data kependudukan.
"Keberadaan blanko masih tidak lancar. Sampai saat ini pengadaan blanko masih menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kita belum mengikuti perkembangan di sana, bisa diklarifikasi juga," kata Dhani dalam Media Update Dukcapil di Balai Kota, Selasa (26/11).
Untuk memenuhi kebutuhan blanko, Dhani menyebut gubernur telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri untuk meminta kewenangan pengadaan blanko sendiri.
"Responnya positif. Kami sedang menunggu revisi permendagri untuk bisa melakukan pengadaan blanko. Jadi kita tunggu saja," ungkapnya.
Baca juga: Penjual Data KTP-E Terlacak di Jatim
Menurutnya pengadaan blanko oleh pemda bisa dilakukan melalui skema hibah dana dari pusat ke daerah.
Sementara itu, hingga saat ini, cakupan kepemilikan KTP-E sudah mencapai 99,62%. Sementara untuk kepemilikan KK mencapai 98% dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 2 juta lembar dengan target sebanyak 3,5 juta lembar.(OL-5)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved