Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SEBANYAK 371.443 warga DKI belum dapat mencetak KTP-E. Sebabnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta kehabisan blanko KTP-E.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhani Sukma menjelaskan jumlah tersebut terdiri dari warga yang baru melakukan perekaman data identitas, warga yang kehilangan KTP-E dan juga adanya pergantian data kependudukan.
"Keberadaan blanko masih tidak lancar. Sampai saat ini pengadaan blanko masih menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kita belum mengikuti perkembangan di sana, bisa diklarifikasi juga," kata Dhani dalam Media Update Dukcapil di Balai Kota, Selasa (26/11).
Untuk memenuhi kebutuhan blanko, Dhani menyebut gubernur telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri untuk meminta kewenangan pengadaan blanko sendiri.
"Responnya positif. Kami sedang menunggu revisi permendagri untuk bisa melakukan pengadaan blanko. Jadi kita tunggu saja," ungkapnya.
Baca juga: Penjual Data KTP-E Terlacak di Jatim
Menurutnya pengadaan blanko oleh pemda bisa dilakukan melalui skema hibah dana dari pusat ke daerah.
Sementara itu, hingga saat ini, cakupan kepemilikan KTP-E sudah mencapai 99,62%. Sementara untuk kepemilikan KK mencapai 98% dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 2 juta lembar dengan target sebanyak 3,5 juta lembar.(OL-5)
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Terdapat 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile di lima wilayah administrasi Jakarta.
OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mendapatkan dukungan positif dari kalangan legislator.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved