Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Indonesia Bureaucracy and Service Watch ( IBSW) mendukung penuh gagasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal wacana kompetisi kebersihan daerah.
Kewenangan untuk menggugat itu diungkapkan olehnya merupakan pilihan terakhir bila memang dirasa perlu untuk dilakukan. Saat ini pihaknya tengah memetakan ihwal perda bermasalah tersebut.
Penyelenggaraan KKS, lanjut Menkes, merupakan salah satu wujud nyata upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk percepatan penurunan angka stunting.
Menurut perhitungan DKPP, kata dia, anggaran DKPP setahun idealnya sekitar Rp157 miliar.
Kemendes dan Kemendagri perlu menyepakati tolak ukur dalam melakukan verifikasi ulang desa
Hal itu dimaksudkan agar kabupaten/kota yang tidak sehat mendapatkan sanksi moral dan sanksi sosial.
Mendagri Tito Karnavian menyebut evaluasi bukan berarti mengubah sistem pilkada. Evaluasi itu dibutuhkan untuk membuat pelaksanaan pilkada menjadi lebih baik.
Tito mengatakan sebuah desa harus memiliki perangkat, penduduk, dan wilayah administratif.
Dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukumnya, dikatakan Tito, itu memerlukan kerja sama dari lintas sektoral.
Menurut Adhie, pilkada langsung yang memakai 'resep UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah' adalah 'malapraktek politik' paling merugikan rakyat Indonesia.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut otoritas pembentukan DOB yang definitif sepenuhnya berada pada pemerintah.
Saat ini, penyelidikan ihwal desa fiktif yang diduga menerima anggaran dana desa itu belum membuahkan hasil.
Saat ini, penyelidikan ihwal desa fiktif yang diduga menerima anggaran dana desa itu belum membuahkan hasil.
Tiga desa fiktif di Konawe yang mendapat bantuan ialah Desa Ulumeraka di Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepay dan Morehe di Kecamatan Uepay.
Kemendagri membuka 370 formasi yang terdiri dari 10% untuk cumlaude, 2% disabilitas, 2 formasi untuk putra dan putri Papua serta Papua Barat, dan 324 formasi umum
Menurut Bahtiar, suatu wilayah yang ingin menjadi daerah pemekaran atau desa baru harus melalui proses yang tidak instan dan memakan waktu yang cukup lama.
Kemendagri pun ingin menyerap semua masukan untuk proses revisi UU tersebut termasuk dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Jenderal Otomoni Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan revisi itu dilakukan agar pengawas bisa menemukan fakta yang jelas di lapangan
Akmal menjelaskan perbedaan pandangan mengenai total anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 bisa segera tuntas jika kedua pihak saling memahami.
"Tim investigasi Kemendagri sudah turun ke lapangan. Tim dari Kemendagri berkoodinasi dengan polada dan polres setempat. Jumlahnya masih menunggu tim lapangan," kata Akmal Malik
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved