Pemerintah Tunggu Masukan Perppu Pilkada

ISTANA Kepresidenan belum mendapatkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah belum tahu pasal apa dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang akan direvisi. “Sampai saat ini Sekretariat Negara (Setneg) belum menerima draf,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, draf perppu akan dibahas di Deputi Perundang-undangan Setneg. Saat ini, pemerintah masih dalam posisi menunggu. “Harus tunggu dulu draf dari pemrakarsa, baru dibahas dan dirumuskan,” ujar Dini.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah segera mengeluarkan perppu penundaan Pilkada 2020. Aturan dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum penundaan pesta demokrasi di 270 daerah karena wabah virus korona (covid-19). “Ya, segera saja. Lebih cepat lebih bagus agar semua bisa pasti,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Politikus Golkar itu menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU sepakat payung hukum penundaan pilkada melalui perppu. Langkah tersebut dianggap lebih cepat daripada harus merevisi UU Pilkada.

Anggota Komisi II Zulfi kar Arse Sadikin menilai bila melalui revisi UU, tahapan pembahasan memakan waktu cukup lama. Draf dan naskah akademik harus disiapkan lebih dulu.

Dia menilai penerbitan perppu pilkada sudah memenuhi syarat. Pasalnya, penundaan diperlukan akibat penyebaran pandemi virus korona yang cukup mengkhawatirkan. “Kegentingan yang memaksa itu terpenuhi untuk mengeluarkan perppu,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajarannya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun perppu sehubungan dengan penundaan pilkada. “Atas hasil rapat bersama antara Kemendagri, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, DKPP terkait penundaan pilkada, kami langsung berkoordinasi, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU Pilkada,” jelas Tito, Selasa (31/3) malam.

Menurut dia, semua pihak memahami bahwa dalam kondisi pandemi covid-19, saat ini, tidak memungkinkan bagi KPU melakukan tahapan-tahapan pilkada. (Dhk/Medcom/P-3)