Kemendagri Dukung Tahapan Pilkada 2020 Ditunda

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh langkah yang diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda 3 tahapan pemilihan kepaa daerah (pilkada) serentak 2020. 

Ketiga tahapan yang ditunda yakni pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan rekrutmen PPDP, serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

"Kemendagri dapat memahami keputusan KPU ini. Perubahan jadwal tahapan tersebut berada di wilayah kewenangan KPU. Dan kita juga memahami alasan perubahan didasarkan atas pertimbangan objektif kondisi penyebaran Covid-19," ujar Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga melalui keterengan resmi, Minggu (22/3).

Menurutnya, upaya pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 turut berdampak pada sejumlah program pemerintah. Tidak bisa dimungkiri, Pilkada serentak 2020 pun harus berbenturan dengan arahan-arahan teknis terkait pencegahan korona. Imbasnya ialah seperti penundaan sejumlah tahapan sangat mungkin terjadi.

"Kemendagri akan segera berkordinasi dengan KPU untuk antisipasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dalam kaitannya dengan perkembangan Covid 19," imbuhnya.

Baca juga: Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020 Resmi Ditunda

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 23 September di 270 daerah. Sementara untuk tahapan Pilkada seharusnya akan dimulai sejak Juli 2020. Oleh karena itu Kemegdari bersama lembaga pemerintah terkait akan terus memantau perkembangan penyebaran korona.

Dia juga menambahkan, bila tahapan tersebut ditunda maka butuh persetujuan DPR melalui perubahaan Undang-undang. 

"Penundaan tersebut harus dilakukan lewat perubahan UU no 10 tahun 2016 dan perubahan UU tentu dengan persetujuan DPR," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU mengatakan menunda 3 tahapan Pilkada. Penundaan dilakukan hingga waktu yang belim ditentukan. Meski demikian, KPU pun menegaskan tidak adanya penundaan pada pelakasaan pemungutan pada 23 September 2020. (A-2)