Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINASI sangat penting guna memastikan penanggulangan virus korona atau covid-19 berjalan lancar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempererat koordinasi antara penanggung jawab pemerintahan daerah dengan kementerian dan lembaga.
"Koordinasi berjalan lancar dan supaya lebih sinergi minggu ini Kemendagri akan melaksanakan vidcon tiga hari berturut-turut seluruh daerah bersama kementerian dan lembaga terkait," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Media Indonesia, Minggu (12/4).
Menurut dia, Kemendagri berupaya menekan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi virus ini. Hal itu termasuk tata laksana dan hambatan yang bisa muncul akibat kurang paham mengenai regulasi atau ketentuan kementerian serta lembaga terkait.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Kemendagri selama tiga hari, mulai Selasa (14/4) hingga Kamis (16/4) mendatang akan mengkoordinasi pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait. Pada Selasa, (14/4), seluruh pejabat pemerintah daerah akan berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai isu kesehatan dan ketahanan pangan.
Baca juga: KPK, BPKP, dan Kejaksaan Diminta Awasi Bantuan Covid-19
Rabu, (15/4) memfasilitasi pemerintah daerah berkonsultasi dengan ketua BPK, kepala LKPP, ketua KPK, kepala BPKP dam Bareskrim Polri. Kamis, (16/4), Kemendagri akan mengajak seluruh pemerintah daerah berdiskusi dan memecahkan hambatan mengenai penggunaan anggaran dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Inpres No 4 Tahun 2020, Permendagri dan Inmendagri No1 Tahun 2020 serta pelaksanaan jaring pengaman sosial.
"Dengan koordinasi dan pemahaman lebih kuat diharapkan seluruh pemerintah daerah lebih optimal dalam penanggulangan pandemi virus ini," pungkasnya. (A-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved