Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINASI sangat penting guna memastikan penanggulangan virus korona atau covid-19 berjalan lancar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempererat koordinasi antara penanggung jawab pemerintahan daerah dengan kementerian dan lembaga.
"Koordinasi berjalan lancar dan supaya lebih sinergi minggu ini Kemendagri akan melaksanakan vidcon tiga hari berturut-turut seluruh daerah bersama kementerian dan lembaga terkait," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Media Indonesia, Minggu (12/4).
Menurut dia, Kemendagri berupaya menekan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi virus ini. Hal itu termasuk tata laksana dan hambatan yang bisa muncul akibat kurang paham mengenai regulasi atau ketentuan kementerian serta lembaga terkait.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Kemendagri selama tiga hari, mulai Selasa (14/4) hingga Kamis (16/4) mendatang akan mengkoordinasi pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait. Pada Selasa, (14/4), seluruh pejabat pemerintah daerah akan berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai isu kesehatan dan ketahanan pangan.
Baca juga: KPK, BPKP, dan Kejaksaan Diminta Awasi Bantuan Covid-19
Rabu, (15/4) memfasilitasi pemerintah daerah berkonsultasi dengan ketua BPK, kepala LKPP, ketua KPK, kepala BPKP dam Bareskrim Polri. Kamis, (16/4), Kemendagri akan mengajak seluruh pemerintah daerah berdiskusi dan memecahkan hambatan mengenai penggunaan anggaran dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Inpres No 4 Tahun 2020, Permendagri dan Inmendagri No1 Tahun 2020 serta pelaksanaan jaring pengaman sosial.
"Dengan koordinasi dan pemahaman lebih kuat diharapkan seluruh pemerintah daerah lebih optimal dalam penanggulangan pandemi virus ini," pungkasnya. (A-2)
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved