Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOORDINASI sangat penting guna memastikan penanggulangan virus korona atau covid-19 berjalan lancar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempererat koordinasi antara penanggung jawab pemerintahan daerah dengan kementerian dan lembaga.
"Koordinasi berjalan lancar dan supaya lebih sinergi minggu ini Kemendagri akan melaksanakan vidcon tiga hari berturut-turut seluruh daerah bersama kementerian dan lembaga terkait," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Media Indonesia, Minggu (12/4).
Menurut dia, Kemendagri berupaya menekan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi virus ini. Hal itu termasuk tata laksana dan hambatan yang bisa muncul akibat kurang paham mengenai regulasi atau ketentuan kementerian serta lembaga terkait.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Kemendagri selama tiga hari, mulai Selasa (14/4) hingga Kamis (16/4) mendatang akan mengkoordinasi pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait. Pada Selasa, (14/4), seluruh pejabat pemerintah daerah akan berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai isu kesehatan dan ketahanan pangan.
Baca juga: KPK, BPKP, dan Kejaksaan Diminta Awasi Bantuan Covid-19
Rabu, (15/4) memfasilitasi pemerintah daerah berkonsultasi dengan ketua BPK, kepala LKPP, ketua KPK, kepala BPKP dam Bareskrim Polri. Kamis, (16/4), Kemendagri akan mengajak seluruh pemerintah daerah berdiskusi dan memecahkan hambatan mengenai penggunaan anggaran dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Inpres No 4 Tahun 2020, Permendagri dan Inmendagri No1 Tahun 2020 serta pelaksanaan jaring pengaman sosial.
"Dengan koordinasi dan pemahaman lebih kuat diharapkan seluruh pemerintah daerah lebih optimal dalam penanggulangan pandemi virus ini," pungkasnya. (A-2)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved