Jadwal Tunda Pilkada Serentak Ditentukan Usai Pandemi Covid-19

PENYEBARAN virus korona covid-19 di Indonesia yang terus terjadi memaksa pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, jadwal baru Pilkada bergantung pada kondisi pandemi Covid-19

Tito menegaskan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dam DPR RI akan menentukam jadwal tunda pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah itu.

"Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020," ujarnya melalui keterangan resmi (31/3).

Tito menjelaskan, saat ini Pemerintah tengaj menangani penyebaran virus korona. Oleh karena itu pihaknya fokus untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada termasuk seluruh pemda dan masyarakat untuk menuntaskan masalah penyebaran covid-19.

"Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembuk menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," imbuh Tito.

Baca juga : Pilkada 2020 Ditunda, Ini 3 Opsi yang Diajukan KPU

Lebih lanjut, Tito menegaskan, pandemi virus korona merupakan masalah global, nasional hingga lokal. Untuk menyelesaikannya, maka dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Tito pun mengajak semua masyarakat untuk mengutamakan penyelesaian masalah virus ini. "Pesta demokrasi Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," kata mantan Kapolri itu.

Di sisi lain, Tito mengapresiasi keputusan rapat antara Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk menunda Pilkada serentak. Menurutnya, semua pihak setuju dan memprioritaskan penanganan virus korona.

Atas hasil rapat tersebut Mendagri pun langsung bergerak cepat. Tito sudah memerintahkan jajarannya untuk segera berkordinasi dengan kementerian terkait seperti Sekretariat Negara untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020.

Hal itu sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020 dan menjadi payung hukumnya. (OL-7)