Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOORDINASI pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digawangi Kementerian Dalam Negeri berjalan cukup baik. Akan tetapi hal itu harus berbanding lurus dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
"Kemendagri perlu terus memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No 4 tahun 2020 dengan cermat dan teliti. Refocusing, realokasi dan pengadaan barang jasanya juga perlu dipastikan sesuai UU No24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan prokol kesehatan yang sudah ditentukan," kata Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Minggu (12/4).
Menurut dia, Kemendagri harus membuat semua proses ini menjadi lebih sederhana, cermat dan teliti guna memastikan Inpres ini berjalan baik. Fungsi koordinasi dan faslitasi oleh Kemendagri kepada pemerintah daerah dengan kementerian dan lemabaga berjalan lancar.
Hal itu, kata dia, terbukti dari koordinasi dan komunikasi yang dibangun tanpa kendala serta masalah yang mencuat ke permukaan.
"Sehingga nanti bisa kita pastikan apapun program dan arahan pusat akan dilaksanakan dengan baik pula oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Eratkan Koordinasi
Ia menekankan penanggulangan pandemi virus korona perlu disikapi serius dan seirama oleh pemerintah pusat dan daerah. Maka, koordinasi yang telah terbangun jangan sampai merosot supaya semua daerah terarah, terukur dan tepat sasaran dalam pelaksanaan Inpres tersebut.
"Pemda juga wajib konsolidasi dengan aparatur di bawahnya terutama di desa agar bisa memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan fokus menanggulangi covid 19. Setop pembangunan infrastruktur yang tidak terkait penanggulangan virus ini dan alihkan untuk pengadaan APD dan antisipasi penyebaran covid 19," pungkasnya. (A-2)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved