Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINASI pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digawangi Kementerian Dalam Negeri berjalan cukup baik. Akan tetapi hal itu harus berbanding lurus dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
"Kemendagri perlu terus memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No 4 tahun 2020 dengan cermat dan teliti. Refocusing, realokasi dan pengadaan barang jasanya juga perlu dipastikan sesuai UU No24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan prokol kesehatan yang sudah ditentukan," kata Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi kepada Media Indonesia, Minggu (12/4).
Menurut dia, Kemendagri harus membuat semua proses ini menjadi lebih sederhana, cermat dan teliti guna memastikan Inpres ini berjalan baik. Fungsi koordinasi dan faslitasi oleh Kemendagri kepada pemerintah daerah dengan kementerian dan lemabaga berjalan lancar.
Hal itu, kata dia, terbukti dari koordinasi dan komunikasi yang dibangun tanpa kendala serta masalah yang mencuat ke permukaan.
"Sehingga nanti bisa kita pastikan apapun program dan arahan pusat akan dilaksanakan dengan baik pula oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Eratkan Koordinasi
Ia menekankan penanggulangan pandemi virus korona perlu disikapi serius dan seirama oleh pemerintah pusat dan daerah. Maka, koordinasi yang telah terbangun jangan sampai merosot supaya semua daerah terarah, terukur dan tepat sasaran dalam pelaksanaan Inpres tersebut.
"Pemda juga wajib konsolidasi dengan aparatur di bawahnya terutama di desa agar bisa memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan fokus menanggulangi covid 19. Setop pembangunan infrastruktur yang tidak terkait penanggulangan virus ini dan alihkan untuk pengadaan APD dan antisipasi penyebaran covid 19," pungkasnya. (A-2)
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Harapannya Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi nyata bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memberikan dampak sosial luas bagi warga sekitarnya.
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved