Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Burhanuddin enggan membeberkan identitas para pejabat tersebut. Menurut dia, sangat tidak elok jika identitas para pejabat itu disampaikan ke publik sebelum mereka dilantik.
Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung memandang bahwa perintah Presiden Jokowi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan harus segera dijalankan.
Saat ini, Jhoni menjabat sebagai Irjen Kementerian Hukum dan HAM
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengkaji kembali Tim T4 Pusat dan Daerah.
SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menggelar rapat untuk memutuskan beberapa jabatan di antaranya posisi Jaksa Agung Muda (JAM) di Kejaksaan Agung.
Saat ini ada tiga jabatan JAM yang masih kosong, yaitu JAM-Pidum, JAM-Datun, dan Jam-Pembinaan. Tanggung jawab ketiga posisi itu pun diserahkan kepada para pelaksana tugas (Plt).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan Kokos ditangkap saat berada di sekitar Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (11/11) malam.
Selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Kejaksaan Agung, terang Mukri mempersilakan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejaksaan Agung.
Wacana pembubaran program tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4) merupakan sesuatu yang berani dan patut didukung.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan saat ini pihaknya melalui jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus masih bekerja untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI dirinya mengakui bahwa program kejaksaan dari TP4 masih memiliki celah dan kebocoran.
Keberadan TP4 dinilai kurang efektif karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum kejaksaan untuk mendapatkan materi memperkaya diri sendiri.
Dalam laporan tersebut dikatakan hampir 70% korban perdagangan manusia khususnya di kawasan Asia Tenggara ialah anak-anak di bawah umur
Tidak pidana perdagangan orang ibarat fenomena gunung es yang di bawahnya terdapat beragam persoalan yang belum sepenuhnya tuntas.
Idham menyebut pertemuan tersebut dilakukan untuk memantapkan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung ST Burhanuddin berkomitmen untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang penanganannya terkesan jalan di tempat
Kejaksaan juga perlu melakukan pengawasan dan pencegahan, termasuk menindak secara konsisten dan tegas jika ditemukan adanya perilaku oknum yang 'menggigit' BUMN.
Pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) dalam tindak pidana korupsi harus sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proporsional.
Penegakan hukum bukan hanya semata memenjarakan orang, tapi bagaimana agar mencegah supaya kejahatan tidak terjadi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved