Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
FORUM Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung mencermati kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, khususnya terkait rencana penghentian Program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di lingkungan Kejaksaan Agung.
"Wacana pembubaran program tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4) merupakan sesuatu yang berani dan patut didukung. Kami melihat bahwa wacana pembubaran TP4 adalah bagian dari langkah-langkah Jaksa Agung dalam upayanya melakukan reformasi internal," ujar Ates.
Karena dalam pelaksanaannya, ada oknum-oknum Kejaksaan anggota TP4 baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah terindikasi melakukan tindakan tidak baik dan penyalahgunaan kewenangan.
Jika hal ini tidak segera direspons oleh Kejaksaan Agung, tentu akan menjadi bara dalam sekam ke depannya.
"Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung mengusulkan kepada Jaksa Agung agar melakukan perubahan kelembagaan dan komposisi TP4 agar peran dan kontribusi Kejaksaan Agung semakin meningkat dalam mengawal program strategis atau prioritas nasional dan program pembangunan ekonomi nasional," kata Ates.
"TP4 ke depan dapat diubah menjadi Task Force/Satuan Tugas Pengawalan Pembangunan Prioritas Nasional (Satgas Walprinas)" atau apapun namanya," tambah Ates.
Satgas kelak adalah tim khusus yang berada di bawah langsung Jaksa Agung dengan komposisi internal dan eksternal. Pihak eksternal dilibatkan ke dalam Satgas sebagai langkah keterbukaan Kejaksaan Agung agar masyarakat turut aktif dalam pembangun.
"Peran dan fungsi Satgas selain melakukan asistensi kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional agar berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," papanya.
"Ini penting untuk peningkatan upaya preventif terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan," tutup Ates. (Antara/OL-09)
Presiden pun langsung mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak. "Jaksa Agung ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” kata Prabowo.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tjokorda dikenal sebagai sosok yang berkomitmen tinggi terhadap supremasi hukum dan pelayanan publik berbasis keadilan.
HASIL survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) cukup tinggi.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin meresmikan kantor baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru, Kamis (3/7).
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus menjadi instrumen hukum yang progresif dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Tim kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji meminta Kejaksaan menetapkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina sebagai daftar pencarian orang (DPO).
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved