Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kasus korupsi yang penanganannya terkesan lamban tetap diproses hingga tuntas. Korps Adhyaksa memastikan tidak akan menyerahkan atau meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merampungkan seluruh perkara itu.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan saat ini pihaknya melalui jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus masih bekerja untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut.
Pimpinan kejaksaan, sambung dia, juga sedang meneliti dan mencari tahu di mana letak kelemahan sehingga kasus itu urung dilimpahkan ke meja hijau.
"Penanganannya tetap di kejaksaan. Tidak ada perubahan seperti yang sudah-sudah," kata Burhanuddin kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (8/11).
Burhanuddin juga menepis anggapan bahwa kehadirannya di Gedung KPK pada Jumat (8/11) pagi, untuk berkoordinasi mengenai sejumlah perkara korupsi mangkrak.
Menurut dia, kedatangannya hanya untuk silaturahmi setelah ditunjuk presiden sebagai Jaksa Agung. "Saya ke KPK untuk silaturahmi. Saya juga tidak membahas kasus. Kebetulan kan saya baru menjabat. Ke depannya juga akan ada kerja sama dengan pimpinan KPK jilid berikutnya," pungkasnya. (OL-4)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved