Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DALAM Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11), Presiden Joko Widodo sangat resah dengan perilaku aparat penegak hukum yang acap kali memeras pelaku usaha dan pemerintah daerah.
Presiden Jokowi secara tegas telah memerintahkan agar tindakan melanggar hukum itu dihentikan dan telah meminta kepada Jaksa Agung dan Kapolri agar menindak tegas aparat penegak hukum yang nakal. Bahkan Presiden meminta agar aparat nakal dipecat. Perintah yang sudah sangat jelas dan tegas.
Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung memandang bahwa perintah Presiden Jokowi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan harus segera dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Jaksa Agung dan Kapolri.
“Kami mendukung perintah Presiden Jokowi agar Jaksa Agung dan Kapolri menindak aparat-aparat penegak hukum yang nakal," Ates, Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung.
"Perintah Presiden Jokowi ini menunjukkan bahwa presiden sangat komit terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah penindakan kepada aparat nakal memperlihatkan bahwa presiden memahami permasalahan di lembaga penegak hukum yang berada di bawah kendali presiden,” ujar Ates.
Jaksa Agung dan Kapolri, menurut Ates, harus memprioritaskan pembenahan internal di institusinya masing-masing. Jika hal itu tidak segera dilakukan di tahap-tahap awal kepemimpinannya, maka Kejaksaan Agung dan Kepolisian akan kesulitan untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain.
“Kami melihat bahwa Jaksa Agung dan Kapolri memiliki komitmen, kapasitas, sumber daya dan determinasi dalam menjalankan perintah presiden tersebut dan dalam melakukan reformasi kelembagaan internal,” tambah Ates.
Agar Kejaksaan Agung dan Kepolisian mampu menjalankan perintah presiden secara cepat, tepat dan berkelanjutan, maka perlu ada langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan.
“Kami memberi masukan kepada Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri agar membentuk Pusat Pengaduan Masyarakat untuk Kasus Aparat Nakal atau nama lainnya," harap Ates.
"Pusat pengaduan ini bisa dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya agar Jaksa Agung dan Kapolri memperoleh informasi yang luas dan riil di lapangan yang bersumber dari warga masyarakat sehingga agenda penindakan aparat nakal akan lebih efektif dan efisien," paparnya. (Antara/OL-09)
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved