Berita Terbaru Kawasan Tanpa Rokok Hari Ini

Pedagang Deklarasi Tolak Aturan Raperda KTR Jakarta

Para pedagang masih berpegang pada komitmen dan menagih janji perlindungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Perda KTR Tidak Akan Abaikan Faktor Sosial Ekonomi

Chico mengingatkan, jangan sampai regulasi peraturan tersebut justru memperlebar jurang ketidakadilan.

67 Ribu Toko Ritel Terancam Terdampak Raperda KTR DKI

Larangan penjualan rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta diperkirakan berdampak besar pada sektor ritel modern.

Sanksi Kerja Sosial bagi Pelanggar KTR

Pemprov DKI Jakarta tengah memformulasikan mekanisme penerapan sanksi kerja sosial bagi pelanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Marak Peredaran Rokok Ilegal, DPRD DKI Usul Pembahasan Masuk Raperda KTR

Raperda KTR bertujuan membatasi aktivitas merokok di ruang publik serta memperkuat aspek pengawasan, penindakan, dan perlindungan masyarakat dari akses rokok ilegal.

Pembahasan Pasal KTR Hampir Rampung, DPRD DKI: Asosiasi dan UMKM Sudah tidak Bisa Beri Rekomendasi

Dari total 26 pasal yang ada dalam Raperda KTR tersebut, pansus telah membahas hingga pasal 21.

DPRD DKI: Promosi di Kawasan Tanpa Rokok Bisa Kena Denda Rp100 Juta

Aturan tersebut telah ditetapkan bersama antara legislatif dan eksekutif secara mufakat.

KPPOD: Perda KTR Diminta Kalkulasi Dampak Ekonomi

Eduardo memperingatkan bahwa ada potensi efek sistemik dari kebijakan KTR seperti gelombang PHK dan penurunan omzet usaha.

PKL dan Warung Kelontong Minta Perlindungan soal Kawasan Tanpa Rokok

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM mengungkapkan keresahan atas wacana pelarangan penjualan rokok di warung, kios dan los.

Pansus Sepakati  Denda Rp250 Ribu Bagi yang Merokok Sembarang di DKI

Pansus Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta menyepakati sanksi pidana administratif sebesar Rp250 ribu dan kerja sosial bagi pelanggar aturan yang sengaja merokok 

Soal Raperda KTR, DPRD DKI: Jangan Sampai Membebani Masyarakat

Pansus tetap berdiskusi baik dengan eksekutif maupun pemangku kepentingan lainnya sehingga pembahasan raperda tersebut berjalan konstruktif

Pramono Ingin Tempat Hiburan Siapkan Ruang Khusus Merokok

Pengesahan Raperda KTR harus dilakukan secara cermat agar tidak berdampak negatif terhadap pelaku UMKM

Ironis, Jadi Kawasan Tanpa Rokok, di Malioboro Malah Banyak Ditemukan Puntung Rokok Berserakan

WALI Kota Yogya, Hasto Wardoyo mengakui, kawasan tanpa rokok di Malioboro masih belum sesuai harapan.

Perda KTR Tertunda Lagi, Pengamat Duga Ganjalan dari Industri Rokok Sangat Kuat

Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.

Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Hiburan, Asphija: Lebih Baik Mati Saja

Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.

Serikat Pekerja DIY Tolak PP 28/2024: Picu Peningkatan Peredaran Rokok Ilegal

Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dinilai mengancam keberlangsungan industri dan kesejahteraan jutaan pekerja industri hasil tembakau.

Raperda KTR Dikhawatirkan Picu Lonjakan Pengangguran

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.

YLKI Dorong Pemprov DKI Sahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok 

(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.

Pansus DPRD DKI: Denda Merokok masih belum Ditetapkan

Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor. 

KPPOD Beri Rekomendasi Ranperda Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merekomendasikan tiga hal terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta.

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

Secarik Kertas, Pesan buat Ibu Pertiwi: Refleksi atas Kepergian YBR di Ngada NTT

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia