Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
HAKIM tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hariyadi menolak permohonan praperadilan yang diajukan hakim agung nonaktif Gazalba Saleh terkait kasus suap penanganan perkara
Prof. Yudian menyampaikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara harus dihayati para hakim dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
Uang tersebut diterima oleh EW melalui PNS Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH) dan PNS MA Albasri (AB) sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya.
Juru bicara KY Miko Ginting mengatakan pihaknya masih melakukan seleksi. Sejauh ini, sudah ada enam calon hakim ad hoc yang lolos.
Kepastian tersebut diketahui dari jadwal sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan tersebut.
Kehadiran DTI adalah bersama-sama untuk membina, membangun, mengembangkan, dan memajukan prestasi tinju pro Indonesia,
Kuat Ma'ruf didakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
KY mengaku miris melihat ada dua hakim lagi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka karena menerima suap.
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa menyatakan bahwa majelis hakim menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo untuk seluruhnya.
”Bisa dibayangkan seorang hakim yang memiliki pekerjaan yang cukup berat dengan tanggung jawab besar dalam memutuskan suatu perkara, hanya tinggal dengan keadaan seadanya."
Hukum identik dengan peradilan sehingga untuk melakukan reformasi hukum perlu upaya menjunjung tinggi keadilan yang adil di pengadilan.
Jaksa KPK menilai Itong terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).
Data itu tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Sudrajad yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
PENGAMBILAN sumpah dan pelantikan Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM tingkat pertama pada PN Makassar Kelas IA Khusus, dilaksanakan, Jumat (9/9). Mereka diingatkan kasusnya disorot dunia.
"Saya lihat hakim itu jangankan punya mobil, kadang kala dia naik motor, naik angkot. Nah ini gimana? Orang mereka berperkara, dia yang akan menentukan suatu keadilan,"
Hakim HGU menawarkan diri membantu mengurus perkara hingga tuntas serta menjanjikan kemenangan di persidangan dengan meminta sejumlah biaya operasional.
Komisi Yudisial sebagai pengawas pengadilan harus intensif dalam pengawasan dan turut melibatkan warga agar bisa menjadi subjek mencari keadilan ataupun objek.
Penilaiain tersebut tak terlepas dari rendahnya kualitas pengetahuan para calon hakim ad hoc HAM mengenai hukum acara dan unsur pelanggaran HAM berat serta konsep rantai komando.
Pengajuan diperlukan agar para hakim terpilih bisa segera dilantik dan bekerja mengadili perkara dugaan pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai.
PANITIA seleksi (pansel) calon hakim ad hoc untuk pengadilan hak asasi manusia (HAM) mengumumkan delapan nama yang dinyatakan lulus pada tahap wawancara dan profile assesment.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved