Terbukti Terima Suap, Hakim PN di Jawa Timur Diberhentikan

HAKIM Pengadilan Negeri (PN) di Jawa Timur yang berinisial HGU dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ia terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Selasa (30/8).

"Demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, MKH menyatakan bahwa terlapor dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat," ujar Ketua MKH yang merupakan Anggota Komisi Yudisial (KY) Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Joko Sasmito, pada Sidang MKH di Gedung MA, Selasa.

Pada persidangan, Hakim HGU mengakui telah menerima suap guna memenangkan Peninjauan Kembali (PK) di MA atas salah satu perkara pada saat terlapor menjabat sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Tarakan.

Berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan Komisi Yudisial (KY), Hakim HGU menawarkan diri membantu mengurus perkara hingga tuntas serta menjanjikan kemenangan di persidangan dengan meminta sejumlah biaya operasional.

Baca juga: Kejagung: Pemblokiran Rekening Duta Palma Group untuk Hindari Pemindahan Uang

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) diputus dengan amar ditolak. Namun, Hakim HGU menyampaikan Putusan PK itu diterima. Pelapor sempat mempertanyakan kepada Hakim HGU mengapa terdapat dua amar yang berbeda, hingga akhirnya ia melaporkan Hakim HGU ke KY karena melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di hadapan MKH, Hakim HGU mengakui telah menerima sejumlah uang dan berinteraksi dengan advokat sehingga terbukti melanggar KEPPH.

Berdasarkan laporan, analisis laporan, dan bukti-bukti pendukung, forum MKH sepakat memutus hakim HGU terbukti melanggar Angka 1 Butir 2.2, Angka 2 Butir 2.1 ayat (1), Angka 2 Butir 2.2 ayat (1), Angka 5 Butir 1.3., Angka 5 Butir 1.4., Angka 7 Butir 7.2 ayat (1), Angka 7 Butir 7.3.1 Surat Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/lV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

MKH dipimpin oleh Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito dengan enam anggota dari MA dan KY. Sebagai perwakilan MA, hadir hakim agung Dwiyarso, Jupriyadi, dan Abdul Manan. Sedangkan dari KY diwakili oleh Sukma Violetta, Siti Nurdjanah, dan Amzulian Rifa'i. (OL-16)