MA akan Pelajari Usulan KY Terkait Sanksi Etik pada Hakim Kasasi Ronald Tannur

MAHKAMAH Agung (MA) belum bisa menanggapi rekomendasi Komisi Yudisial (KY) terkait usulan pemberian sanksi etik kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan pihaknya belum bisa memberi tanggapan lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut lantaran belum menerima dokumen resmi dari KY. 

“Kami belum bisa memberi tanggapan karena surat dari KY belum sampai,” katanya saat dikonfirmasi Media Indonesia pada Selasa (20/5). 

Baca juga : Bawas MA Belum Terima Pengaduan terkait Vonis Bebas Ronald Tannur

Kendati demikian, jika dokumen tersebut secara resmi telah diterima MA, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut hasil rekomendasi KY. 

Diketahui, pada Selasa (20/5), Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya telah memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur berupa sanksi etik.

“Kasus Tannur ini, KY telah melakukan pemeriksaan, sehingga kemudian hasil semua perolehan data tadi sudah dibawa ke Pleno. Dan Pleno Komisi Yudisial telah memberikan usulan penjatuhan sanksi untuk ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung,” ujar Mukti kepada awak media di Gedung KY Jakarta Pusat.

Baca juga : KY Tetap Dalami Hakim Kasasi Ronald Tannur, Ini Respon MA

Kendati demikian, Ia tidak menyebutkan identitas atau inisial hakim yang diusulkan menerima sanksi tersebut. Namun diduga nama hakim tersebut ialah Soesilo.  

“Lalu, berapa hakim (diusulkan disanksi). Ini salah seorang hakim. Jadi hanya salah seorang hakim yang di tingkat kasasi, yang terindikasi melanggar KPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim),” jelasnya. 

Selain itu, KY juga belum bisa menyebut jenis sanksi yang diberikan dengan alasan etik. Hal itu nantinya akan diumumkan secara langsung oleh Mahkamah Agung. 

Baca juga : KY Tetap Usut Dugaan Pelanggaran Etik Majelis Kasasi Perkara Ronald Tannur

“Untuk sanksi, karena ini bersifat etis, maka kita tidak etis menyampaikan kepada publik. Kecuali mungkin MKH (Majelis Kehormatan Hakim). Kalau MKH itu nantinya akan digelar satu forum, sidang terbuka. Itu akan boleh diungkap ke publik. Kalau yang lain cukup sanksi,” imbuhnya. 

Sebelumnya, tiga Hakim Agung yang mengadili Ronald Tannur dalam tingkat kasasi ialah Soesilo sebagai Ketua Majelis dan Ainal Mardhiah serta Sutarjo selaku Anggota. Yanto mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara maraton dari 4-12 November 2024. 

Sementara itu, merespons tidak ditemukannya dugaan pelanggaran etik oleh MA, KY tetap melakukan pendalaman dan memeriksa dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi Ronald Tannur. (Dev/M-3)