Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta Komisi Yudisial (KY) agar senantiasa terus perbaiki kapasitas dan kualitas Hakim di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam seminar nasional KY bertajuk "Penguatan Peran KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluruhan Martabat dan Perilaku Hakim" di Gedung KY, Rabu (24/8).
Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu juga menyatakan KY ialah lembaga yang memikiki kedudukan yang bersifat mandiri, yang memiliki wewenang menunjukkan Hakim Agung.
"Serta punya kewenangan menjaga kehirmatan dan martabat serta perilaku Hakim," ungkap Mahfud, Rabu (24/8).
Mahfud menegaskan KY sebagai pengawas pengadilan harus intensif dalam pengawasan dan turut melibatkan warga agar bisa menjadi subjek mencari keadilan ataupun objek.
"Hakim yqng adil dan berintegritas merupakan komponen penting dan menjadi dambaan masyarakat," tegas Mahfud.
Baca juga: Pengadilan Tipikor Surabaya Gelar Sidang Kasus Suap Hakim Itong
"KY harus Mampu mewejudkan rasa keadilan, bukan hanya mewujudkan Perundang-Undangan, juga tercapainya kepastian hukum bagi warga yang berurusan dengan hukum," tambahnya.
Mahfud tak ingin kejadian di masa lalu, seperti maraknya mafia pengadilan kembali mengemuka.
Saat itu, lanjut Mahfud, Hakim, Jaksa, hingga polisi bisa makin kuat dengan adanya kongkalikong. Ia mengatakan situasi peradilan pada saat itu sangat tidak sehat.
Maka, keberadaan Komisi Yudisial yang telah berdiri sejak 17 tahun lalu diharapkan kontribusinya terus meningkat mendukung banyak perubahan pelaksanaan kekuasaan, kehakiman, khususnya di Mahkamah Agung.
Mahfud meminta perbaikan-perbaikan kapasitas Hakim bisa dapar terus ditingkatkan.
Masyarajat juga terus didorong agar diajak jadi mata dan telinga yang menjadi warning sistem atau deteksi awal apabila terjadi kejanggalan atau perilaku Hakim yang menyimpang," ujarnya.
"Ini harus ditingkatkan, dengan penyuluhan, pelajaran, sehingga warga yang teredukasi dapat kita wujudkan," tandasnya. (Ykb/OL-09)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
KAPOLRES Tasikmalaya Ajun Komisaris Haris Dinzah mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Mantan Komisioner KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto penggunaan bodycam pada aparat polisi sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang kerap menghadirkan potensi gesekan.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak praperadilan yang diajukan AJ sehingga status tersangka sah dan sesuai prosedur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved