Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta Komisi Yudisial (KY) agar senantiasa terus perbaiki kapasitas dan kualitas Hakim di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Mahfud dalam seminar nasional KY bertajuk "Penguatan Peran KY dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluruhan Martabat dan Perilaku Hakim" di Gedung KY, Rabu (24/8).
Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu juga menyatakan KY ialah lembaga yang memikiki kedudukan yang bersifat mandiri, yang memiliki wewenang menunjukkan Hakim Agung.
"Serta punya kewenangan menjaga kehirmatan dan martabat serta perilaku Hakim," ungkap Mahfud, Rabu (24/8).
Mahfud menegaskan KY sebagai pengawas pengadilan harus intensif dalam pengawasan dan turut melibatkan warga agar bisa menjadi subjek mencari keadilan ataupun objek.
"Hakim yqng adil dan berintegritas merupakan komponen penting dan menjadi dambaan masyarakat," tegas Mahfud.
Baca juga: Pengadilan Tipikor Surabaya Gelar Sidang Kasus Suap Hakim Itong
"KY harus Mampu mewejudkan rasa keadilan, bukan hanya mewujudkan Perundang-Undangan, juga tercapainya kepastian hukum bagi warga yang berurusan dengan hukum," tambahnya.
Mahfud tak ingin kejadian di masa lalu, seperti maraknya mafia pengadilan kembali mengemuka.
Saat itu, lanjut Mahfud, Hakim, Jaksa, hingga polisi bisa makin kuat dengan adanya kongkalikong. Ia mengatakan situasi peradilan pada saat itu sangat tidak sehat.
Maka, keberadaan Komisi Yudisial yang telah berdiri sejak 17 tahun lalu diharapkan kontribusinya terus meningkat mendukung banyak perubahan pelaksanaan kekuasaan, kehakiman, khususnya di Mahkamah Agung.
Mahfud meminta perbaikan-perbaikan kapasitas Hakim bisa dapar terus ditingkatkan.
Masyarajat juga terus didorong agar diajak jadi mata dan telinga yang menjadi warning sistem atau deteksi awal apabila terjadi kejanggalan atau perilaku Hakim yang menyimpang," ujarnya.
"Ini harus ditingkatkan, dengan penyuluhan, pelajaran, sehingga warga yang teredukasi dapat kita wujudkan," tandasnya. (Ykb/OL-09)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Kompolnas desak percepatan proses pidana Bripda MS, oknum Brimob yang menewaskan pelajar di Tual, Maluku.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Kompolnas menilai penanganan kasus kekerasan anggota Brimob terhadap pelajar di Kota Tual tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme internal kepolisian semata.
ANGGOTA Kompolnas Choirul Anam memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda MS.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak polisi menindak Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, terkait penyiksaan remaja 14 tahun di Kota Tual.
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved