Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Tiga hakim di jajaran peradilan Mahkamah Agung (MA) dijatuhi sanksi nonpalu atau tidak menyidangkan perkara, selama dua tahun.
Paling lama, hukuman nonpalu terhadap hakim yang disanksi berat adalah 2 tahun, sedangkan yang tercepat selama 7 bulan.
"Dan itu termasuk pidana. Kalau suapnya hakim itu bisa dijerat dengan Pasal 6 Ayat 2 jo Pasal 12 huruf c jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang percobaan," terang Zaenur.
Selain Itong, KPK juga menetapkan Panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono sebagai tersangka.
"Saya tidak pernah menjanjikan apapun, ini omong kosong!" cetus Itong
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat mereka.
Nawawi mengatakan penyerahan uang itu terjadi Rabu (19/1) sekitar pukul 13.30 WIB.
KPK mengaku miris melihat Itong terjerat kasus korupsi. Apalagi, dugaan suap yang dilakukan Itong juga menjerat Panitera Pengganti Hamdan.
Joko mengatakan KY mendukung proses penegakan hukum oleh KPK. KY juga akan mengambil peran sesuai kewenangan karena yang terjerat merupakan seorang hakim.
Wilayah lain dengan pengaduan terbanyak adalah DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Joko tak membeberkan jumlah laporan dari masing-masing wilayah tersebut.
Badan Pengawasan MA mengirim tim untuk memeriksa dan memastikan apakah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan.
Pascapenangkapan hakim Itong Isnaeni Hidayat, pelayanan di Pengadilan Negeri Surabaya berjalan lancar. Kasus yang ditangani hakim Itong dialihkan ke hakim lainnya.
Dokumen itu didapatkan setelah tim penyidik KPK berkoordinasi dengan pihak PN Surabaya.
"akim yang harusnya memutus perkara terkait dengan penyalahgunaan narkoba malah ia terkena sendiri, sangat anomali," ungkap Agus
KPK kini tinggal menunggu penetapan sidang perdana dari pengadilan.
Mahfud kemudian menyinggung soal kinerja Komisi Yudisial saat ini yang tidak dapat menghukum hakim yang nakal. Menurutnya, Komisi Yudisial seperti tidak ada.
MA menyakini bisa membersihkan para aparatur yang bermasalah dalam waktu 1 tahun apabila punya kewenangan penyadapan layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Uang tersebut diterima oleh EW melalui PNS Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH) dan PNS MA Albasri (AB) sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaannya.
KOMISI Yudisial (KY) menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan di rangkaian persidangan terkait tindakan tangkap tangan dan penetapan tersangka di MA, di Tipikor Bandung.
KY akan memprioritaskan pemeriksaan terhadap putusan putusan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh PN Jakpus
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved