Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEDANGDUT Saiful Jamil mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara korupsi suap terkait kasus pelecehan seksual yang menjeratnya tahun 2017. Dalam kasus itu, Saiful divonis 3 tahun. Sidang PK perdana digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Pak Saiful, saudara mengajukan PK ya?" tanya Hakim Ketua Rustiyono di ruang sidang, Jumat (19/2).
"Iya Yang Mulia," jawab Saiful yang mengikuti sidang virtual dari LP Cipinang.
Kepada Saiful, Rustiyono menjelaskan majelis hakim telah menyatakan bahwa surat kuasa penasihat hukumnya, Natalino Manuel Ximenes telah lengkap. Karena Natalius meminta surat permohonan PK-nya dianggap dibacakan, maka hakim menunda sidang berikutnya dengan agenda jawaban JPU KPK.
"Kami minta untuk diberikan waktu dua minggu Yang Mulia," pinta JPU KPK Muhamad Nur Azis kepada majelis hakim.
"Jadi sidang PK akan ditunda dua minggu lagi, yaitu pada hari Jumat, 5 Maret dengan acara jawaban dari termohon, dari KPK," pungkas Rustiyono.
Natalio menjelaskan PK tersebut diajukan setelah pihaknya menemukan beberapa novum dan keadaan baru. Kendati demikian, ia tidak memaparkan lebih lanjut apa saja novum yang diajukan.
"Ada sekitar empat novum, ada yang namanya novum, ada yang namanya keadaan baru. Jadi itu yang dijadikan bukti diajukan dalam PK," kata Natalio usai sidang.
Sementara itu, Azis menyebut alasan pihak Saiful mengajukan PK karena adanya kekhilafan hakim dalam vonisnya. Azis memastikan pihaknya akan menjawab tudingan tersebut.
"Buat kami tidak ada kekhilafan. Makanya kami dari awal menerima putusan ini. Tapi jadi aneh kan (saat itu) dia menerima (vonis), tapi kemudian justru dia mengajukan upaya hukum luar biasa," tandas Azis.
Saiful sebelumnya dinyatakan bersalah karena telah melakukan korupsi berupa suap kepada hakim Pengadilan Jakarta Utara, Ifa Sudewi melalui panitera pengganti PN Jakarta Utara Rohadi. Penyuapan tersebut melibatkan kuasa hukum Saiful saat itu, yakni Berthanatalia Rujuk.
Total suap yang diberikan Saiful ke hakim Ifa sebesar Rp250 juta. Atas suap itu, majelis hakim memvonis Saiful 3 tahun dan denda Rp100 juta. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yakni 7 tahun penjara. (OL-4)
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan tidak boleh ada lagi toleransi kepada hakim yang terjerat kasus hukum. Terlebih, setelah Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim.
Sunarto menyoroti hakim yang mengenakan barang dengan jenama mewah, seperti Louis Vuitton, Bally, sampai mobil Porsche. Padahal, gaji para hakim hanya berkisar Rp20 jutaan.
Beberapa jenis perkara yang dimohonkan untuk dilakukan pemantauan persidangan yaitu perdata (131), tipikor (31), pidana biasa (34), praperadilan (21), Tata Usaha Negara (20), dll.
Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus pemalsuan surat yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah,
Tessa mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap tegas Kejagung yang menangkap tiga hakim itu karena diduga menerima suap.
Selain ke-295 aparat yang disanksi, sejauh ini sudah ada 5 hakim yang disidang oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan 8 hakim lagi yang sedang menunggu proses MKH.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved