Jumat 21 Januari 2022, 00:55 WIB

Transaksi Suap Hakim Itong Dilakukan di Tempat Parkir PN Surabaya

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Transaksi Suap Hakim Itong Dilakukan di Tempat Parkir PN Surabaya

Medcom
Hamim PN Surabaya Itong Isnaeni

 

TERSANGKA suap hakim Itong Isnaeni Hidayat  melakukan transaksi sogok di halaman parkir Pengadilan Negeri Surabaya.

"KPK mendapatkan informasi ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari HK (Pengacara Hendro Kasiono) kepada HD (Panitera Pengganti Hamdan) sebagai representasi IIH (Itong Isnaeni Hidayat) di salah satu area parkir di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/1).

Nawawi mengatakan penyerahan uang itu terjadi Rabu (19/1) sekitar pukul 13.30 WIB. Keduanya langsung ditangkap usai uang berpindah tangan. "Dan kemudian dibawa ke Polsek Genteng untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Nawawi.

Terpisah, KPK juga mengirim tim untuk mencari Itong dan Direktur PT Soyu Giri Primedika Achmad Prihantoyo. Setelah ditemukan, kedua orang itu juga langsung dibawa ke Polsek Genteng untuk dimintai keterangan.

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Hakim Itong Isnaeni Hidayat, Panitera Pengganti Hamdan, dan Pengacara Hendro Kasiono.

KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat mereka. Uang itu merupakan tanda jadi awal agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.

Atas perbuatannya Hendro disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, Itong, dan Hamdan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

Antara/Bayu Pratama S

Amankan IKN, Pemerintah akan Bangun Pangkalan Militer Udara dan Laut Dekat IKN

👤Putra Ananda 🕔Rabu 18 Mei 2022, 22:33 WIB
"Kalau melihat kondisi saat belum ada IKN di daerah tersebut, sebenarnya wilayah (Penajam) agak rawan dari segi pertahanan karena...
Dok. Pribadi

Hari Kebangkitan Nasional Jadi Momentum Pulihkan Nilai Luhur Keindonesiaan

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 18 Mei 2022, 21:42 WIB
Bangsa Indonesia tidak bisa melupakan sejarah perjalanan bangsa. Ada beberapa peristiwa besar yang kemudian berakibat secara langsung...
Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Lin Che Wei Diduga Intervensi Kebijakan Ekspor CPO di Kemendag Sejak Januari 2022

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 18 Mei 2022, 21:03 WIB
Febrie mengatakan Lin Che Wei tidak berada di struktur formal Kemendag. Namun, dia punya peran kuat untuk mengatur kebijakan terkait izin...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya