Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
DUNIA ketenagakerjaan kembali tertimpa musibah. Kali ini Wakil Menterinya terciduk KPK terkait pengurusan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ini terjadi setelah beberapa bulan sebelumnya 8 pejabatnya termasuk mantan Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja tersangkut pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Terkait hal ini, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat merasa prihatin. Saat usai menghadiri rapat di Sekretariat KSPSI di Jakarta, Jumat (22/8) dia mengatakan kalau ada pergantian sebaiknya wamenaker diisi oleh perempuan. Karena banyak sekali permasalahan tenaga kerja yang menimpa kaum buruh perempuan.
"Kalau dari intermal ada Indah Anggoro Putri yang saat ini menjabat Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau dari luar ada Sunarti, Nining Elitos, Mirah Sumirat dan Emelia Yanti yang semuanya adalah pejuang-pejuang buruh perempuan yang tidak kenal lelah," ungkap Jumhur dalam keterangannya, Sabtu (24/8).
Adapun apakah calon wamenaker itu dari internal atau dari luar, kata Jumhur tidak mempersoalkannya. Dia mengatakan, asalkan bisa dalam satu koordinasi dengan menteri selaku penanggung jawab utama di kementerian tersebut.
Menurut Jumhur bila itu terjadi seperti diingatkan kembali bahwa menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949.
"Jadi sangat layak sekali kalau Presisen Prabowo memberi porsi Wakil Menteri pada perempuan untuk ikut memimpin Kementerian Ketenagakerjaan setalah 80 tahun Indonesia merdeka," pungkas Jumhur. (Cah/P-3)
KPK mengaku miris dengan patokan harga Rp6 juta ini. Sebab, nominal itu jauh di atas rata-rata pendapatan buruh.
“IEG meminta untuk renovasi rumah (di wilayah) Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Setyo.
Presiden Prabowo resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer, atau Noel, dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah ditetapkan sebagai tersangka
KPK membongkar skema pemerasan di balik pengurusan sertifikat K3. Dua sosok berinisial FAH dan HR disebut rutin mengantongi setoran Rp50 juta per minggu
Saat digiring ke hadapan awak media, salah satu wartawan melontarkan pertanyaan ke Wamenaker Immanuel Ebenezer, “Bagaimana, siap hukum mati, Pak Noel?”
Prabowo Subianto tidak akan membela anak buahnya yang tersangkut kasus korupsi, termasuk Immanuel Ebenezer alias Noel
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Noel meminta dibelikan motor oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Wamenaker Immanuel Ebenezer korupsi, Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reformasi total terhadap para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengaku prihatin atas ditetapkannya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved