Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar skema pemerasan di balik pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dua sosok berinisial FAH dan HR disebut rutin mengantongi setoran Rp50 juta per minggu, namun identitas lengkap keduanya belum dibuka ke publik.
“Saudara FAH dan Saudari HR menerima Rp50 juta setiap pekan,” ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).
Setyo menegaskan praktik pemerasan ini berlangsung lama, sejak 2019 hingga 202, dengan nilai setoran mencapai Rp81 miliar. Uang panas itu mengalir ke berbagai pejabat, termasuk pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG) turut tercatat menerima bagian, sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024.
Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto (HS) kebagian Rp1,5 miliar yang dikumpulkan periode 2021- 2024. Sedangkan Chairul Fadhly Harahap (CFH), Sesditjen Binwasnaker dan K3, menerima imbalan berupa satu unit mobil.
KPK menetapkan 11 tersangka. Mereka antara lain:
Dua pihak swasta: Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia.
Dengan aliran dana miliaran hingga setoran mingguan, kasus ini membuka borok pemerasan yang diduga sudah jadi sistem dalam pengurusan sertifikat K3. (Z-10)
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3. Tiga saksi dimintai keterangan terkait sebaran uang dari perusahaan PJK3 dan keterlibatan oknum di Kemenaker.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer, menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Pada rapat pleno tersebut, Agustin Lumban Gaol ditetapkan sebagai Sekjen DPP Prabowo Mania 08 menggantikan Gojali.
Penerimaan lain itu akan dikategorikan gratifikasi oleh KPK. Namun, tidak menutup kemungkinan dikembangkan ke tindak pidana rasuah lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved