Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Sebab jangan sampai proyek itu malah menjadikan warga negara itu jauh lebih miskin.
Matar, yang berasal dari desa Deir Abu Mesh'al di Tepi Barat, ditembak mati oleh tentara pendudukan Israel di dekat kampung halamannya bersama dengan dua warga Palestina lain pada Agustus 2020.
Kejagung dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan HAM dan hukum acara yang berlaku.
Gerakan Pemuda Papua untuk NKRI, merasa kecewa terhadap pihak yang selalu memberitakan secara negatif setiap upaya pemerintah dalam membela HAM.
Pemerintah selalu berusaha hadir dan mendengar apa yang menjadi perhatian dan keluhan masyarakat.
Namun sayangnya, mereka terkadang sadar atau tidak sadar bahwa perbuatan mereka juga kerap melanggar HAM.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah HAM karena ini merupakan salah satu janji Presiden yang harus dituntaskan."
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa penugasan pembahasan RUU tentang Kejaksaan tersebut diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
Catatan HAM Qatar dikritik oleh Amnesty International terkait perlakuan mereka terhadap pekerja migran yang membantu pembangunan infrastruktur Piala Dunia, ternasuk stadion.
Gedung Putih juga menegaskan kembali kebijakan lama AS yang tidak mengakui kemerdekaan Taiwan tetapi mendukung pertahanan pulau itu.
Pertemuan yang berlangsung melalui saluran video itu digelar dengan tujuan untuk menurunkan ketegangan di antara kedua negara adi daya tersebut.
Pengungkapan oleh Frontline Defenders--yang dikonfirmasi oleh Amnesty International dan Citizen Lab University of Toronto--itu menandai perkembangan terbaru.
Panglima Angkatan Darat untuk Tepi Barat, Yehuda Fox, menandatangani perintah yang menyatakan enam kelompok itu ilegal karena mereka bagian dari PFLP dan membahayakan negara Israel.
Saat ini PFLP tidak memiliki senjata seperti persenjataan roket yang dipegang oleh penguasa Gaza Hamas atau Jihad Islam.
Langkah yang diumumkan Jumat lalu oleh Menteri Pertahanan Benny Gantz menyebabkan gelombang kejutan.
Penempatan kelompok itu dalam daftar teror akan memiliki implikasi politik, hukum, dan keuangan yang luas bagi mereka.
Negara Yahudi itu mengatakan langkahnya pekan lalu karena dugaan pendanaan mereka terhadap Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Edie Toet Hendratno mengtaakan hal ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara nilai pribadi warga bangsa dan budaya bangsa yang terbentuk.
Kementerian Luar Negeri Palestina dengan tegas mengutuk dan menolak tuduhan Israel terhadap masyarakat sipil Palestina dan pembela hak asasi manusia.
Kementerian Pertahanan Israel menuduh enam kelompok tersebut bekerja secara diam-diam dengan PFLP, kelompok militan kiri yang memelopori pembajakan pesawat pada 1970-an.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved