HRW : Pembantaian Aktivis Pro Demokrasi di Tiananmen Juni 1989 Sulit Dilupakan

HUMAN Right Watch menilai pihak berwenang China selama setahun terakhir telah meningkatkan pelecehan dan penganiayaan terhadap para aktivis untuk memperingati pembantaian Tiananmen 4 Juni 1989.

Selama setahun terakhir, pihak berwenang Hong Kong telah menangkap dan menuntut orang-orang yang mencoba mengungkap tragedi Tiananmen, dimana 26 aktivis pro-demokrasi termasuk Joshua Wong, maestro media Jimmy Lai, jurnalis Gwyneth Ho, dan mantan legislator Leung Kwok.  -Hung, Cyd Ho, dan Andrew Wan.

Mereka ditangkap karena dicurigai memprakarsai atau menghasut orang lain untuk berpartisipasi dalam demonstrasi damai untuk menghormati para korban Tiananmen pada tahun 2020, yang membuat mereka mendapatkan hukuman percobaan atau penjara antara 4 dan 14 bulan.

"Aktivis Hong Kong sekarang dipenjara karena menghentikan peringatan Pembantaian Tiananmen.  tetapi jika sejarah adalah panduan, Presiden Xi Jinping belum menghapus ingatan tentang Tiananmen dari benak orang-orang China,” kata Yaqiu Wang, peneliti senior Tiongkok/China di Human Rights Watch (HRW).

Selain itu, Pengadilan Tiongkok pada Januari 2022 juga menghukum pengacara hak asasi manusia, Chow Hang-tung, 15 bulan penjara karena berpartisipasi dan menghasut orang lain untuk berpartisipasi dalam acara Tiananmen 2021.

Sebelumnya, Chow, yang juga wakil ketua aliansi Hong Kong untuk mendukung gerakan demokrasi Tiongkok dan penyelenggara acara peringatan tahunan untuk tragedi Tiananmen, telah menjalani hukuman 12 bulan karena berpartisipasi dalam peringatan tragedi tersebut pada 2020.

China di Hong Kong yang berjaga di Victoria Park pada tahun 2020 dan 2021, tiba-tiba menyerbu situs Museum 4 Juni yang dikelola aliansi pada September 2021, dan memaksa museum ditutup selama tiga bulan.

Universitas Hong Kong telah menghapus peringatan Tiananmen dan pada Desember 2021, Universitas Hong Kong menghapus "Pilar Malu", sebuah patung besar yang dibangun di atas para korban pengorbanan Tiananmen.

 Pematung Denmark Jens Galschiot sebelumnya telah mencoba untuk merebut kembali karya seni tersebut, tetapi tidak ada perusahaan pelayaran yang ingin terlibat, dengan alasan takut akan pembalasan oleh pihak berwenang.

Chinese University of Hong Kong dan City University of Hong Kong mencopot patung “Dewi Demokrasi” yang meniru patung asli yang didirikan mahasiswa di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Tidak hanya itu, Universitas Lingnan juga melepas relief relief dinding Tiananmen.  .

Seperti tahun-tahun sebelumnya, partai memperingatkan dan membatasi pergerakan dan komunikasi anggota Tiananmen Mothers, sekelompok kerabat korban Pembantaian Tiananmen, dengan banyak dari aktivis ini, seperti You Weijie dan Zhang Xianling, yang merupakan suami dan  masing-masing tewas dalam insiden Tiananmen yang naas.

 Pada Juli 2021, sebuah pengadilan di provinsi Hubei menghukum aktivis Yin Xu'an empat setengah tahun penjara dengan tuduhan "menimbulkan pertengkaran dan memprovokasi masalah."  Pihak berwenang menggunakan sebagai bukti terhadap Yin sebuah foto yang menyinggung hari jadi yang telah dia posting di Twitter.  Pada Februari 2022, Yin dirawat di rumah sakit setelah menderita stroke.

Pada bulan Oktober, pihak berwenang Guangdong juga menghukum aktivis Zhang Wuzhou dua setengah tahun penjara karena melakukan satu-satunya protes sehubungan dengan tragedi berdarah Tiananmen.

Sementara itu, Pengadilan Sichuan menghukum Chen Yunfei, seorang aktivis yang ikut serta dalam protes Tiananmen Desember lalu, empat tahun penjara.

Nasib serupa dialami oleh Huang Qi, seorang aktivis terkemuka dan pengunjuk rasa Tiananmen, yang menjalani hukuman 12 tahun setelah dinyatakan bersalah pada 2019 karena "menyediakan rahasia negara secara ilegal di luar negeri."

Pada Mei 2022, Otoritas Beijing menangguhkan semua pemesanan di Lapangan Tiananmen antara 25 Mei dan 15 Juni, dengan alasan risiko pandemi.

Pihak berwenang China juga telah berusaha untuk mengintimidasi para pemimpin mahasiswa Tiananmen di luar China.

Sementara itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa lima orang yang bertindak sebagai agen pemerintah China membuntuti dan melecehkan para kritikus pemerintah yang berbasis di AS, termasuk pemimpin mahasiswa Tiananmen Xiong Yan, yang mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat AS.

Pemerintah Tiongkok telah lama mengabaikan seruan domestik dan internasional untuk keadilan atas tragedi berdarah Tiananmen.

Namun, kurangnya tanggapan internasional yang berkelanjutan, kurangnya koordinasi antar negara yang berkelanjutan untuk pembantaian dan tindakan kekerasan seperti Tiananmen, adalah salah satu faktor dalam pelanggaran hak asasi manusia yang semakin berani di Beijing, termasuk penahanan massal sekitar satu juta muslim Uighur di Xinjiang dan penerapan langsung undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang menekan kebebasan mendasar.

Pembantaian Tiananmen dipicu oleh pertemuan damai mahasiswa, pekerja, dan lainnya di Lapangan Tiananmen Beijing dan kota-kota China lainnya pada April 1989, menyerukan kebebasan berekspresi, akuntabilitas, dan diakhirinya korupsi.  

Pemerintah menanggapi protes yang semakin intensif pada akhir Mei 1989 dengan mengumumkan darurat militer.

Pada tanggal 3 dan 4 Juni, tentara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menembak dan membunuh banyak pengunjuk rasa dan pengamat damai.  Di Beijing, beberapa penduduk menyerang konvoi tentara dan membakar kendaraan sebagai tanggapan atas kekerasan militer.

Peneliti China untuk Human Rights Watch, Robin Munto, menggambarkan adegan tragedi Tiananmen sebagai peristiwa mengerikan.

“Ribuan tentara PLA menempati setiap inci persegi tangga ini di Tiananmen yang ditutupi dengan lautan pasukan manusia ini.  Di sanalah orang-orang Beijing berjuang dan mati untuk melindungi siswa mereka, dan juga untuk melindungi rasa bangga dan kesadaran sipil yang telah mereka kembangkan sendiri dalam minggu-minggu penting menjelang itu," kata Robin.

Setelah pembunuhan itu, pemerintah melancarkan tindakan keras nasional dan menangkap ribuan orang atas tuduhan “kontra-revolusi” dan tuduhan kriminal lainnya, termasuk pembakaran dan mengganggu ketertiban sosial.

Pemerintah China tidak pernah menerima tanggung jawab atas pembantaian tersebut atau meminta pejabat yang bertanggung jawab secara hukum atas pembunuhan tersebut.

Mereka menolak untuk menyelidiki peristiwa atau merilis data tentang mereka yang terbunuh, terluka, dihilangkan secara paksa, atau dipenjara.

Tiananmen Mothers mendokumentasikan rincian 202 orang yang terbunuh selama penindasan gerakan di Beijing dan kota-kota lain.

Sebagai pihak dalam sejumlah perjanjian hak asasi manusia internasional dan sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini, Tiongkok sebenarnya berkewajiban untuk menjunjung tinggi standar hak asasi manusia tertinggi, untuk itu pihak berwenang Tiongkok harus segera mengambil langkah-langkah bijak terkait pembantaian Tiananmen.  

Beijing seharusnya menghormati hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, dan menghentikan pelecehan dan penahanan sewenang-wenang terhadap individu yang menentang laporan resmi Pembantaian Tiananmen.

China juga harus bertemu dan meminta maaf kepada anggota Tiananmen Mothers, mempublikasikan nama semua orang yang meninggal, dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada keluarga para korban.

Negara panda seyogianya mengizinkan penyelidikan publik independen ke Tiananmen dan segera mempublikasikan temuan dan kesimpulan.

Human Rights Watch mengatakan tiga dekade impunitas bagi Tiananmen telah mendorong para pemimpin China untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Seiring dengan bertambahnya daftar korban di Beijing, pemerintah dan PBB harus mengejar akuntabilitas dan mencari keadilan untuk Tiananmen dan banyak lainnya," pungkasnya. (HRW/OL-13)

Baca Juga: Sehari Terjadi Penembakan di 3 Negara Bagian AS Bikin Resah