Selasa 07 Juni 2022, 20:36 WIB

Laporan PBB: Mengakhiri Pendudukan Israel Kunci Hentikan Kekerasan

Mediaindonesia.com | Internasional
Laporan PBB: Mengakhiri Pendudukan Israel Kunci Hentikan Kekerasan

AFP/Fadel Senna.
Navi Pillay.

 

PARA investigator PBB pada Selasa (7/6) menyalahkan pendudukan Israel yang terus berlanjut dan diskriminasi terhadap warga Palestina atas siklus kekerasan yang tak ada habisnya dalam konflik selama beberapa dekade. Kontan itu memicu protes Israel yang marah.

Tim penyelidik tingkat tinggi, yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki semua akar penyebab yang mendasari konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut, menuding Israel dengan jelas. "Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus-menerus," kata laporan itu.

Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi dan bagaimana serta jika temuan itu diimplementasikan. "Temuan dan rekomendasi relevan dengan akar penyebab sangat mengarah ke Israel. Kami mengambilnya sebagai indikator sifat asimetris konflik dan realitas satu negara menduduki negara lain," tutur pemimpin penyelidik Navi Pillay, mantan Kepala Hak Asasi Manusia PBB dari Afrika Selatan.

"Kami juga menemukan bahwa sejumlah rekomendasi ini tidak dilaksanakan, termasuk seruan untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional dan penembakan roket tanpa pandang bulu oleh kelompok bersenjata Palestina ke Israel," katanya.

“Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur, dan Israel."

Baca juga: Israel Sita Lahan Pertanian Warga Palestina di Kota Tarqumia

Israel telah menolak untuk bekerja sama dengan Komisi Penyelidikan (COI) yang dibentuk tahun lalu setelah perang 11 hari Hamas-Israel pada Mei 2021 yang menewaskan 260 warga Palestina dan 13 orang di pihak Israel. COI, yang merupakan penyelidikan tingkat tertinggi yang dapat diperintahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ditugaskan untuk melihat melampaui lonjakan kekerasan itu serta menyelidiki semua pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur.

Penyelidikan terbuka pertama 

Sementara dewan sebelumnya telah memerintahkan delapan penyelidikan pelanggaran hak di wilayah Palestina, ini merupakan penyelidikan terbuka pertama dan yang pertama memeriksa akar penyebab konflik berlarut-larut. Itu juga yang pertama ditugaskan untuk melihat pelanggaran sistematis yang dilakukan di Israel.

Israel telah mengecam pembentukan penyelidikan dan juga dengan keras mengkritik Pillay karena mendukung agenda anti-Israel. Juru bicara kementerian luar negeri Israel Lior Haiat mengatakan kepada wartawan pada Februari, "Fakta bahwa dia ditunjuk untuk komisi ini sebenarnya memalukan."

Pada Selasa, bahkan sebelum laporan itu diterbitkan, puluhan tentara dan mahasiswa Israel--beberapa dari mereka berpakaian seperti militan Hamas Palestina--berbaris di luar gedung PBB di Jenewa sebagai protes.

Baca juga: Suriah Cegat Rudal Israel yang Targetkan Posisi Hizbullah Libanon

Nitsana Darshan-Leitner, yang mengepalai LSM Israel Shurat Hadin dan mengorganisasi protes, mengecam tim sebagai, "Perburuan penyihir terhadap Israel." Dia pun mengecam Dewan Hak Asasi Manusia, yang akan memulai sesi ke-50 minggu depan saat laporan itu akan disajikan, sebagai, "Badan paling antisemit di dunia." (AFP/OL-14)

Baca Juga

AFP

Jaringan Pipa Gas Nord Stream Disabotase, Eropa Tingkatkan Keamanan

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Kamis 29 September 2022, 15:19 WIB
Kebocoran jaringan gas Nord Stream mengakibatkan kenaikan harga gas alam. Sebelumnya, Rusia diketahui membatasi secara tajam...
Manan VATSYAYANA / AFP

Hukuman Aung San Suu Kyi Kembali Bertambah

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 September 2022, 15:01 WIB
Awal bulan ini, pengadilan junta Myanmar menjatuhkan vonis terhadap Aung San Suu Kyi dengan tiga tahun penjara karena dugaan kecurangan...
AFP/	Sean Rayford

Badai Ian Ubah Jalanan di Florida Menjadi Sungai

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 29 September 2022, 12:43 WIB
Kantor sheriff pesisir Florida melaporkan mendapat banyak telepon dari penduduk yang terjebak di rumah yang terendam banjir dan memohon...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya