Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PARA investigator PBB pada Selasa (7/6) menyalahkan pendudukan Israel yang terus berlanjut dan diskriminasi terhadap warga Palestina atas siklus kekerasan yang tak ada habisnya dalam konflik selama beberapa dekade. Kontan itu memicu protes Israel yang marah.
Tim penyelidik tingkat tinggi, yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki semua akar penyebab yang mendasari konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut, menuding Israel dengan jelas. "Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus-menerus," kata laporan itu.
Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi dan bagaimana serta jika temuan itu diimplementasikan. "Temuan dan rekomendasi relevan dengan akar penyebab sangat mengarah ke Israel. Kami mengambilnya sebagai indikator sifat asimetris konflik dan realitas satu negara menduduki negara lain," tutur pemimpin penyelidik Navi Pillay, mantan Kepala Hak Asasi Manusia PBB dari Afrika Selatan.
"Kami juga menemukan bahwa sejumlah rekomendasi ini tidak dilaksanakan, termasuk seruan untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional dan penembakan roket tanpa pandang bulu oleh kelompok bersenjata Palestina ke Israel," katanya.
“Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur, dan Israel."
Baca juga: Israel Sita Lahan Pertanian Warga Palestina di Kota Tarqumia
Israel telah menolak untuk bekerja sama dengan Komisi Penyelidikan (COI) yang dibentuk tahun lalu setelah perang 11 hari Hamas-Israel pada Mei 2021 yang menewaskan 260 warga Palestina dan 13 orang di pihak Israel. COI, yang merupakan penyelidikan tingkat tertinggi yang dapat diperintahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ditugaskan untuk melihat melampaui lonjakan kekerasan itu serta menyelidiki semua pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur.
Sementara dewan sebelumnya telah memerintahkan delapan penyelidikan pelanggaran hak di wilayah Palestina, ini merupakan penyelidikan terbuka pertama dan yang pertama memeriksa akar penyebab konflik berlarut-larut. Itu juga yang pertama ditugaskan untuk melihat pelanggaran sistematis yang dilakukan di Israel.
Israel telah mengecam pembentukan penyelidikan dan juga dengan keras mengkritik Pillay karena mendukung agenda anti-Israel. Juru bicara kementerian luar negeri Israel Lior Haiat mengatakan kepada wartawan pada Februari, "Fakta bahwa dia ditunjuk untuk komisi ini sebenarnya memalukan."
Pada Selasa, bahkan sebelum laporan itu diterbitkan, puluhan tentara dan mahasiswa Israel--beberapa dari mereka berpakaian seperti militan Hamas Palestina--berbaris di luar gedung PBB di Jenewa sebagai protes.
Baca juga: Suriah Cegat Rudal Israel yang Targetkan Posisi Hizbullah Libanon
Nitsana Darshan-Leitner, yang mengepalai LSM Israel Shurat Hadin dan mengorganisasi protes, mengecam tim sebagai, "Perburuan penyihir terhadap Israel." Dia pun mengecam Dewan Hak Asasi Manusia, yang akan memulai sesi ke-50 minggu depan saat laporan itu akan disajikan, sebagai, "Badan paling antisemit di dunia." (AFP/OL-14)
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Parlemen Iran sedang mengupayakan pengesahan undang-undang menangguhkan kerja sama Iran dengan IAEA.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh meminta agar pemerintah mengambil peran dalam perang Israel-Iran. Pemerintah dinilai dapat mendesak PBB menghentikan eskalasi konflik bersenjata tersebut.
Kemungkinan konflik berkembang di luar kendali kini semakin besar.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojek online (ojol) saat ini sudah tidak layak untuk dipertahankan.
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
UNIVERSITAS Erasmus Rotterdam (EUR) di Belanda, Kamis (5/6), mengumumkan bahwa mereka membekukan kerja sama di seluruh institusi dengan tiga universitas Israel.
Ada banyak rekomendasi baik itu regulasi maupun kasus-kasus yang menjadi tanggungjawab Kementerian HAM untuk menindaklanjutinya. RPP Konsesi diharapkan bisa terwujud segera
AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akses pendidikan dasar gratis. Putusan MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved