Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA investigator PBB pada Selasa (7/6) menyalahkan pendudukan Israel yang terus berlanjut dan diskriminasi terhadap warga Palestina atas siklus kekerasan yang tak ada habisnya dalam konflik selama beberapa dekade. Kontan itu memicu protes Israel yang marah.
Tim penyelidik tingkat tinggi, yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki semua akar penyebab yang mendasari konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut, menuding Israel dengan jelas. "Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus-menerus," kata laporan itu.
Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi dan bagaimana serta jika temuan itu diimplementasikan. "Temuan dan rekomendasi relevan dengan akar penyebab sangat mengarah ke Israel. Kami mengambilnya sebagai indikator sifat asimetris konflik dan realitas satu negara menduduki negara lain," tutur pemimpin penyelidik Navi Pillay, mantan Kepala Hak Asasi Manusia PBB dari Afrika Selatan.
"Kami juga menemukan bahwa sejumlah rekomendasi ini tidak dilaksanakan, termasuk seruan untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional dan penembakan roket tanpa pandang bulu oleh kelompok bersenjata Palestina ke Israel," katanya.
“Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur, dan Israel."
Baca juga: Israel Sita Lahan Pertanian Warga Palestina di Kota Tarqumia
Israel telah menolak untuk bekerja sama dengan Komisi Penyelidikan (COI) yang dibentuk tahun lalu setelah perang 11 hari Hamas-Israel pada Mei 2021 yang menewaskan 260 warga Palestina dan 13 orang di pihak Israel. COI, yang merupakan penyelidikan tingkat tertinggi yang dapat diperintahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ditugaskan untuk melihat melampaui lonjakan kekerasan itu serta menyelidiki semua pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur.
Sementara dewan sebelumnya telah memerintahkan delapan penyelidikan pelanggaran hak di wilayah Palestina, ini merupakan penyelidikan terbuka pertama dan yang pertama memeriksa akar penyebab konflik berlarut-larut. Itu juga yang pertama ditugaskan untuk melihat pelanggaran sistematis yang dilakukan di Israel.
Israel telah mengecam pembentukan penyelidikan dan juga dengan keras mengkritik Pillay karena mendukung agenda anti-Israel. Juru bicara kementerian luar negeri Israel Lior Haiat mengatakan kepada wartawan pada Februari, "Fakta bahwa dia ditunjuk untuk komisi ini sebenarnya memalukan."
Pada Selasa, bahkan sebelum laporan itu diterbitkan, puluhan tentara dan mahasiswa Israel--beberapa dari mereka berpakaian seperti militan Hamas Palestina--berbaris di luar gedung PBB di Jenewa sebagai protes.
Baca juga: Suriah Cegat Rudal Israel yang Targetkan Posisi Hizbullah Libanon
Nitsana Darshan-Leitner, yang mengepalai LSM Israel Shurat Hadin dan mengorganisasi protes, mengecam tim sebagai, "Perburuan penyihir terhadap Israel." Dia pun mengecam Dewan Hak Asasi Manusia, yang akan memulai sesi ke-50 minggu depan saat laporan itu akan disajikan, sebagai, "Badan paling antisemit di dunia." (AFP/OL-14)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa atau PBB dan Rusia menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Serangan Rusia di Bogodukhiv, Ukraina, tewaskan 4 warga sipil termasuk 3 balita. Tragedi ini terjadi di tengah upaya negosiasi damai di Abu Dhabi.
Program undian ini mendapat respons positif dari masyarakat.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Para delegasi SMA Labschool Jakarta berkunjung dan diterima oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo di kantor KBRI Indonesia di Washington DC.
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
KemenHAM menegaskan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI harus dievaluasi agar tak terulang
Semangat KUHAP baru adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, hak korban, dan hak tersangka secara proporsional.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengkritik kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI berpotensi melanggar ham
Liam, 5, dan ayahnya akhirnya dibebaskan dari pusat penahanan Texas setelah perintah darurat hakim federal. Kasus ini memicu kecaman nasional terhadap kebijakan ICE.
Gelombang protes imigrasi meluas di AS. Meski jatuh korban jiwa dan protes masif, hakim federal izinkan operasi imigrasi besar-besaran di Minnesota berlanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved