Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA investigator PBB pada Selasa (7/6) menyalahkan pendudukan Israel yang terus berlanjut dan diskriminasi terhadap warga Palestina atas siklus kekerasan yang tak ada habisnya dalam konflik selama beberapa dekade. Kontan itu memicu protes Israel yang marah.
Tim penyelidik tingkat tinggi, yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki semua akar penyebab yang mendasari konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut, menuding Israel dengan jelas. "Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel tetap penting dalam mengakhiri siklus kekerasan yang terus-menerus," kata laporan itu.
Laporan setebal 18 halaman itu terutama berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan, dan keputusan PBB di masa lalu tentang situasi dan bagaimana serta jika temuan itu diimplementasikan. "Temuan dan rekomendasi relevan dengan akar penyebab sangat mengarah ke Israel. Kami mengambilnya sebagai indikator sifat asimetris konflik dan realitas satu negara menduduki negara lain," tutur pemimpin penyelidik Navi Pillay, mantan Kepala Hak Asasi Manusia PBB dari Afrika Selatan.
"Kami juga menemukan bahwa sejumlah rekomendasi ini tidak dilaksanakan, termasuk seruan untuk memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional dan penembakan roket tanpa pandang bulu oleh kelompok bersenjata Palestina ke Israel," katanya.
“Kurangnya implementasi ini ditambah dengan rasa impunitas, bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan, dan diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur, dan Israel."
Baca juga: Israel Sita Lahan Pertanian Warga Palestina di Kota Tarqumia
Israel telah menolak untuk bekerja sama dengan Komisi Penyelidikan (COI) yang dibentuk tahun lalu setelah perang 11 hari Hamas-Israel pada Mei 2021 yang menewaskan 260 warga Palestina dan 13 orang di pihak Israel. COI, yang merupakan penyelidikan tingkat tertinggi yang dapat diperintahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ditugaskan untuk melihat melampaui lonjakan kekerasan itu serta menyelidiki semua pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur.
Sementara dewan sebelumnya telah memerintahkan delapan penyelidikan pelanggaran hak di wilayah Palestina, ini merupakan penyelidikan terbuka pertama dan yang pertama memeriksa akar penyebab konflik berlarut-larut. Itu juga yang pertama ditugaskan untuk melihat pelanggaran sistematis yang dilakukan di Israel.
Israel telah mengecam pembentukan penyelidikan dan juga dengan keras mengkritik Pillay karena mendukung agenda anti-Israel. Juru bicara kementerian luar negeri Israel Lior Haiat mengatakan kepada wartawan pada Februari, "Fakta bahwa dia ditunjuk untuk komisi ini sebenarnya memalukan."
Pada Selasa, bahkan sebelum laporan itu diterbitkan, puluhan tentara dan mahasiswa Israel--beberapa dari mereka berpakaian seperti militan Hamas Palestina--berbaris di luar gedung PBB di Jenewa sebagai protes.
Baca juga: Suriah Cegat Rudal Israel yang Targetkan Posisi Hizbullah Libanon
Nitsana Darshan-Leitner, yang mengepalai LSM Israel Shurat Hadin dan mengorganisasi protes, mengecam tim sebagai, "Perburuan penyihir terhadap Israel." Dia pun mengecam Dewan Hak Asasi Manusia, yang akan memulai sesi ke-50 minggu depan saat laporan itu akan disajikan, sebagai, "Badan paling antisemit di dunia." (AFP/OL-14)
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Vatikan resmi menolak bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump dan memilih mendukung PBB sebagai pengelola utama krisis diplomatik internasional.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
Menlu Sugiono bertemu Wakil Palestina di PBB, bahas Solusi Dua Negara, Board of Peace, dan kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16-18 Februari 2026 untuk menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PEMERINTAH Indonesia menegaskan rencana pengerahan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza akan sepenuhnya berfokus pada misi kemanusiaan, bukan operasi tempur.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Ponsel aktivis Boniface Mwangi diretas polisi Kenya menggunakan teknologi Cellebrite asal Israel.
KemenHAM menegaskan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI harus dievaluasi agar tak terulang
Semangat KUHAP baru adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, hak korban, dan hak tersangka secara proporsional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved