Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKITAR 51% orang Belanda meyakini terjadi apartheid di Israel dan wilayah Palestina yang dijajah. Temuan ini berasal dari survei Belanda yang dilakukan oleh I&O Research untuk organisasi perdamaian PAX. Hanya 6% yang tidak setuju.
Penelitian tersebut, menurut siaran pers PAX, menunjukkan bahwa sebagian besar orang Belanda menganggap Israel dan Hamas bertanggung jawab atas berlanjutnya konflik, menentang pembangunan dan perluasan permukiman ilegal Israel, dan mengharapkan pemerintah Belanda mengambil tindakan yang sesuai.
"Gambaran tentang orang Belanda memandang situasi di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki belum pernah diberikan sebelumnya. Meskipun banyak orang hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang situasi tersebut, hasilnya sangat mengejutkan karena menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara kebijakan pemerintah Belanda dan pendapat berbagai kalangan penduduk Belanda. Menurut survei, rakyat Belanda ingin pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran HAM," kata Anna Timmerman, Direktur Jenderal PAX, sebagaimana dilansir kantor berita Palestina, Wafa.
Baca juga: Iran Yakin Dua Ilmuwannya Mati Diracun Israel lewat Makanan
Hasil survei menunjukkan bahwa separuh penduduk Belanda (51%) merasa ada apartheid di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki dan hanya 6% berpendapat tidak demikian. Proporsi yang lebih besar, 61%, menganggap Israel sepenuhnya atau sebagian besar bertanggung jawab atas fakta bahwa konflik terus berlanjut. Sekitar 60% juga melihat Hamas sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas hal ini.
Anna Timmerman mengatakan, "Temuan penting bahwa kaum muda khususnya cenderung melihat Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab, lebih daripada Hamas dan Otoritas Palestina."
Kebanyakan orang berpikir Israel harus berhenti membangun dan memperluas permukiman. Sebesar 56% setuju dengan pernyataan ini dan hanya 6% tidak setuju.
Selain pandangan tentang tanggung jawab dan apartheid, responden juga dimintai pendapatnya tentang kebijakan pemerintah Belanda tentang Israel dan Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang Belanda menginginkan pemerintah mengubah posisinya. Mayoritas (54% dan 57%) menginginkan pemerintah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel dan Hamas masing-masing. Hanya sebagian kecil (11% dan 8%) yang tidak setuju.
Baca juga: Uni Eropa Cairkan Dana yang Diblokir untuk Palestina
Selanjutnya, 38% orang Belanda berpikir pemerintah harus menjatuhkan sanksi kepada Israel jika terus membangun dan memperluas permukiman. Persentase ini meningkat menjadi 44% ketika ditunjukkan bahwa pemukiman itu ilegal menurut hukum internasional. Cuma 18% tidak setuju. Terakhir, 40% orang Belanda merasa pemerintah Belanda harus berhenti bekerja sama dengan produsen senjata Israel dan 15% tidak setuju dengan pernyataan ini.
Hasilnya, kata siaran pers tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tampaknya tertinggal dari pandangan rakyat Belanda. Setengah dari semua orang Belanda, misalnya, berpikir ada apartheid dan ingin pemerintah berbuat lebih banyak untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan pemukiman ilegal di daerah tersebut. Dengan hasil ini, PAX meminta pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan lebih dan memperbarui posisinya. (OL-14)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved