Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 51% orang Belanda meyakini terjadi apartheid di Israel dan wilayah Palestina yang dijajah. Temuan ini berasal dari survei Belanda yang dilakukan oleh I&O Research untuk organisasi perdamaian PAX. Hanya 6% yang tidak setuju.
Penelitian tersebut, menurut siaran pers PAX, menunjukkan bahwa sebagian besar orang Belanda menganggap Israel dan Hamas bertanggung jawab atas berlanjutnya konflik, menentang pembangunan dan perluasan permukiman ilegal Israel, dan mengharapkan pemerintah Belanda mengambil tindakan yang sesuai.
"Gambaran tentang orang Belanda memandang situasi di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki belum pernah diberikan sebelumnya. Meskipun banyak orang hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang situasi tersebut, hasilnya sangat mengejutkan karena menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara kebijakan pemerintah Belanda dan pendapat berbagai kalangan penduduk Belanda. Menurut survei, rakyat Belanda ingin pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran HAM," kata Anna Timmerman, Direktur Jenderal PAX, sebagaimana dilansir kantor berita Palestina, Wafa.
Baca juga: Iran Yakin Dua Ilmuwannya Mati Diracun Israel lewat Makanan
Hasil survei menunjukkan bahwa separuh penduduk Belanda (51%) merasa ada apartheid di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki dan hanya 6% berpendapat tidak demikian. Proporsi yang lebih besar, 61%, menganggap Israel sepenuhnya atau sebagian besar bertanggung jawab atas fakta bahwa konflik terus berlanjut. Sekitar 60% juga melihat Hamas sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas hal ini.
Anna Timmerman mengatakan, "Temuan penting bahwa kaum muda khususnya cenderung melihat Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab, lebih daripada Hamas dan Otoritas Palestina."
Kebanyakan orang berpikir Israel harus berhenti membangun dan memperluas permukiman. Sebesar 56% setuju dengan pernyataan ini dan hanya 6% tidak setuju.
Selain pandangan tentang tanggung jawab dan apartheid, responden juga dimintai pendapatnya tentang kebijakan pemerintah Belanda tentang Israel dan Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang Belanda menginginkan pemerintah mengubah posisinya. Mayoritas (54% dan 57%) menginginkan pemerintah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel dan Hamas masing-masing. Hanya sebagian kecil (11% dan 8%) yang tidak setuju.
Baca juga: Uni Eropa Cairkan Dana yang Diblokir untuk Palestina
Selanjutnya, 38% orang Belanda berpikir pemerintah harus menjatuhkan sanksi kepada Israel jika terus membangun dan memperluas permukiman. Persentase ini meningkat menjadi 44% ketika ditunjukkan bahwa pemukiman itu ilegal menurut hukum internasional. Cuma 18% tidak setuju. Terakhir, 40% orang Belanda merasa pemerintah Belanda harus berhenti bekerja sama dengan produsen senjata Israel dan 15% tidak setuju dengan pernyataan ini.
Hasilnya, kata siaran pers tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tampaknya tertinggal dari pandangan rakyat Belanda. Setengah dari semua orang Belanda, misalnya, berpikir ada apartheid dan ingin pemerintah berbuat lebih banyak untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan pemukiman ilegal di daerah tersebut. Dengan hasil ini, PAX meminta pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan lebih dan memperbarui posisinya. (OL-14)
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved