Minggu 29 Mei 2022, 08:00 WIB

Komisioner HAM PBB Desak Tiongkok Tinjau Kebijakan Kontra Terorisme

mediaindonesia.com | Internasional
Komisioner HAM PBB Desak Tiongkok Tinjau Kebijakan Kontra Terorisme

dok.AFP
Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB Michelle Bachelet (kedua dari kiri) Menteri Luar Negeri China Wang Yi (tengah), dan Wakil

 

KOMISIONER Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Michelle Bachelet mendesak China/Tiongkok untuk meninjau kembali kebijakan kontra terorismenya, agar mematuhi standar HAM internasional.

Namun, Bachelet menegaskan bahwa perjalanannya selama enam hari di China, termasuk kunjungan ke wilayah barat Xinjiang, bukan merupakan penyelidikan terhadap kebijakan HAM China tetapi kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah.

"Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontra terorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak Uighur dan minoritas Muslim lainnya," kata dia dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu.

Bachelet memulai perjalanannya ke China, yang pertama kali dilakukan oleh Komisaris Tinggi HAM PBB dalam 17 tahun, pada Senin (23/5) di kota selatan Guangzhou sebelum menuju ke Xinjiang.

Tahun lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB menyatakan keyakinan bahwa orang-orang Uighur di Xinjiang telah ditahan secara tidak sah, dianiaya, dan dipaksa bekerja.  Di lain pihak, China membantah semua tuduhan kekerasan di Xinjiang.

Baca Juga: Tiongkok Bungkam Uighur Dengan Dalih Terorisme

Akses Bachelet selama berada di China dibatasi karena Beijing mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam "lingkaran tertutup", yaitu dengan mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran COVID-19, serta tidak melibatkan pers asing.

Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat khawatir bahwa China akan menggunakan kunjungan Bachelet sebagai dukungan atas pelaksanaan HAM di negara tersebut.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan pada Selasa (24/5) bahwa merupakan "suatu kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu".

China awalnya membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" yang diperlukan untuk mengendalikan apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah tersebut.

Bachelet mengatakan dia menyampaikan kepada pemerintah China tentang kurangnya pengawasan yudisial yang independen atas pengoperasian pusat-pusat itu dan tuduhan penggunaan kekerasan, perlakuan buruk, dan pembatasan ketat pada praktik keagamaan.

Pada 2019, Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan semua peserta pelatihan telah "lulus". (Ant/OL-13)

Baca Juga: Warga Uighur Desak Kepala HAM PBB Cari Informasi Data Orang ...

Baca Juga

GABRIEL BOUYS / AFP

Rusia Ancam Negara NATO, Zelensky Minta Tambahan Pasokan Senjata

👤 Cahya Mulyana 🕔Kamis 30 Juni 2022, 08:53 WIB
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mendesak para pemimpin NATO untuk memberi senjata modern dan dana perlawanan terhadap...
AFP/Benoit PEYRUCQ

Pelaku Teror Paris Divonis Seumur Hidup

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 30 Juni 2022, 05:30 WIB
Salah Abdeslam, warga Prancis keturunan Maroko itu ditangkap hidup-hidup oleh kepolisian Prancis, empat bulan setelah aksi teror di Paris...
AFP/Sergei SUPINSKY

Ukraina Putuskan Hubungan dengan Suriah karena Akui Negara Separatis

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 30 Juni 2022, 04:52 WIB
Suriah memicu kemarahan Ukraina setelah menjadi negara pertama di dunia selain Rusia yang mengakui kemerdekaan kedua negara separatis itu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya