Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WARGA Uighur telah mendesak Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet untuk menghindari menjadi korban aksi hubungan masyarakat saat perjalanannya ke Tiongkok.
Masyarakat Uighur memasuki fase baru yang rumit pada Selasa (24/5) dengan kunjungan ke wilayah Xinjiang yang terpencil.
Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa diduga melakukan penanahan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat jauh Tiongkok.
Tindakan itu sebagai bagian dari tindakan keras keamanan oleh pemerintah Tiongkok selama bertahun-tahun yang pandang Amerika Serikat dan sejumalah disebut bentuk "genosida".
Namun, Tiongkok berulang kali dengan keras membantah tuduhan tersebut.
Bachelet diperkirakan akan mengunjungi Kota Urumqi dan Kashgar di Xinjiang pada Selasa (24/5) dan Rabu (25/5) sebagai bagian dari tur selama enam hari.
"Saya berharap dia juga bisa menanyakan kepada pemerintah Tiongkok tentang keberadaan ibu saya," kata Jevlan Shirememet.
Dia, tambahnya, tidak dapat menghubungi ibunya selama empat tahun.
Baca juga: PBB Tinjau Kuburan Massal Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok
Pria berusia 31 tahun yang berbasis di Turki itu juga mengatakan dia berharap Bachelet akan menjelajah lebih jauh dari rencana perjalanannya.
"Saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengunjungi tempat-tempat ini," katanya kepada AFP.
Nursimangul Abdureshid - warga Uighur lainnya yang mengasingkan di Turki - tidak terlalu berharap bahwa perjalanannya dapat membawa perubahan apa pun.
"Saya meminta mereka untuk mengunjungi korban seperti anggota keluarga saya, bukan adegan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pemerintah Tiongkok," katanya kepada AFP.
"Jika tim PBB tidak dapat memiliki akses tak terbatas di Xinjiang, saya tidak akan menerima apa yang disebut laporan mereka," terangnya.
Ibu kota regional Urumqi - berpenduduk empat juta - menampung badan-badan pemerintah utama yang diyakini telah mengatur kampanye di seluruh provinsi yang digambarkan Tiongkok sebagai tindakan keras terhadap ekstremisme agama.
Itu adalah rumah bagi komunitas Uighur yang cukup besar dan merupakan tempat bentrokan etnis yang mematikan pada tahun 2009 serta dua serangan teroris pada tahun 2014.
Sementara itu, Kashgar - rumah bagi 700.000 orang - terletak di jantung Uighur di Xinjiang selatan.
Para juru kampanye telah menyuarakan keprihatinan bahwa pihak berwenang Tiongkok akan mencegah Bachelet melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hak.
AS mengatakan sangat prihatin bahwa Bachelet tidak mendapatkan jaminan tentang apa yang akan dia lihat.
Ditambahkannya, dia tidak mungkin mendapatkan gambaran yang tidak dimanipulasi tentang situasi hak-hak di sana.
Saat berbicara di Guangzhou di mana dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Senin, Bachelet mengatakan dia akan membahas beberapa masalah yang sangat penting dan masalah sensitif.
Menurut sumber diplomatik di Beijing, Bachelet juga memberikan jaminan aksesnya ke pusat penahanan dan pembela hak selama pertemuan virtual pada Senin dengan kepala puluhan misi diplomatik di Tiongkok.
Warga Uighur di luar negeri telah menggelar aksi unjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir mendesak Bachelet untuk mengunjungi kerabat yang diyakini ditahan di Xinjiang. (AFP/Nur/OL-09)
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I
HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.
SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.
Pangeran William membatalkan perjalanan ke Qatar lantaran tuan rumah piala dunia itu memiliki kontroversi atas penerapan HAM pada pekerja stadion
PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi '2502' untuk menunjukkan solidaritas umat Islam di Indonesia terhadap diskriminasi umat Islam di India di depan Kedubes India di Jakarta.
Penampilan Eritrea di antara calon Afrika sekali lagi mengangkat pertanyaan tentang rezim otoriter dengan catatan hak sub-par mengambil kursi di dewan.
Itu merupakan bukti pengakuan dan keyakinan masyarakat internasional terhadap usaha dan peran Malaysia dalam membina kesepakatan serta menyumbang kemajuan HAM di internasional.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB mendesak para pemimpin dunia untuk meningkatkan tekanan pada penguasa militer Myanmar guna menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya.
Sekjen PBB itu mengungkapkan harapannya bahwa kontak antara Komisi Tinggi HAM PBB dengan pemerintah Tiongkok akan berujung pada kunjungan ke Tiongkok termasuk ke Xinjiang.
Indonesia diminta memberikan klarifikasi mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Papua dan Papua Barat.
“Harapan kita, pemerintah bukan hanya serius dalam menjawab surat Dewan HAM PBB, namun harus melakukan upaya luar biasa dalam mengakhiri kekerasan di Papua,”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved