Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Uighur telah mendesak Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet untuk menghindari menjadi korban aksi hubungan masyarakat saat perjalanannya ke Tiongkok.
Masyarakat Uighur memasuki fase baru yang rumit pada Selasa (24/5) dengan kunjungan ke wilayah Xinjiang yang terpencil.
Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa diduga melakukan penanahan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat jauh Tiongkok.
Tindakan itu sebagai bagian dari tindakan keras keamanan oleh pemerintah Tiongkok selama bertahun-tahun yang pandang Amerika Serikat dan sejumalah disebut bentuk "genosida".
Namun, Tiongkok berulang kali dengan keras membantah tuduhan tersebut.
Bachelet diperkirakan akan mengunjungi Kota Urumqi dan Kashgar di Xinjiang pada Selasa (24/5) dan Rabu (25/5) sebagai bagian dari tur selama enam hari.
"Saya berharap dia juga bisa menanyakan kepada pemerintah Tiongkok tentang keberadaan ibu saya," kata Jevlan Shirememet.
Dia, tambahnya, tidak dapat menghubungi ibunya selama empat tahun.
Baca juga: PBB Tinjau Kuburan Massal Muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok
Pria berusia 31 tahun yang berbasis di Turki itu juga mengatakan dia berharap Bachelet akan menjelajah lebih jauh dari rencana perjalanannya.
"Saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengunjungi tempat-tempat ini," katanya kepada AFP.
Nursimangul Abdureshid - warga Uighur lainnya yang mengasingkan di Turki - tidak terlalu berharap bahwa perjalanannya dapat membawa perubahan apa pun.
"Saya meminta mereka untuk mengunjungi korban seperti anggota keluarga saya, bukan adegan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pemerintah Tiongkok," katanya kepada AFP.
"Jika tim PBB tidak dapat memiliki akses tak terbatas di Xinjiang, saya tidak akan menerima apa yang disebut laporan mereka," terangnya.
Ibu kota regional Urumqi - berpenduduk empat juta - menampung badan-badan pemerintah utama yang diyakini telah mengatur kampanye di seluruh provinsi yang digambarkan Tiongkok sebagai tindakan keras terhadap ekstremisme agama.
Itu adalah rumah bagi komunitas Uighur yang cukup besar dan merupakan tempat bentrokan etnis yang mematikan pada tahun 2009 serta dua serangan teroris pada tahun 2014.
Sementara itu, Kashgar - rumah bagi 700.000 orang - terletak di jantung Uighur di Xinjiang selatan.
Para juru kampanye telah menyuarakan keprihatinan bahwa pihak berwenang Tiongkok akan mencegah Bachelet melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hak.
AS mengatakan sangat prihatin bahwa Bachelet tidak mendapatkan jaminan tentang apa yang akan dia lihat.
Ditambahkannya, dia tidak mungkin mendapatkan gambaran yang tidak dimanipulasi tentang situasi hak-hak di sana.
Saat berbicara di Guangzhou di mana dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada Senin, Bachelet mengatakan dia akan membahas beberapa masalah yang sangat penting dan masalah sensitif.
Menurut sumber diplomatik di Beijing, Bachelet juga memberikan jaminan aksesnya ke pusat penahanan dan pembela hak selama pertemuan virtual pada Senin dengan kepala puluhan misi diplomatik di Tiongkok.
Warga Uighur di luar negeri telah menggelar aksi unjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir mendesak Bachelet untuk mengunjungi kerabat yang diyakini ditahan di Xinjiang. (AFP/Nur/OL-09)
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Di balik blokade internet, warga Iran mengungkap kengerian penumpasan protes oleh aparat.
Gelombang protes baru kembali mengguncang Iran pada Jumat, menjadi tantangan paling serius terhadap pemerintahan Republik Islam dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.
KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu RI) mengatakan Indonesia akan melaksanakan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara objektif dan inklusif.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia bersyukur terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa jabatan 2026. Mandat tersebut diberikan pada 8 Januari 2026 dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
Wakil Tetap RI di Jenewa, Febrian A. Ruddyard, terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Indonesia tegaskan komitmen dialog dan perlindungan HAM global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved