Headline

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Dubes Tiongkok dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam Ajak Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Krisis Global

Denny Parsaulian Sinaga
14/3/2026 07:09
Dubes Tiongkok dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam Ajak Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Krisis Global
Dubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong (kiri) dan Ketua Umum LPOI Prof Dr KH Said Aqil Siroj.(DOK LPOI)

LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) bersama Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong menyerukan kewaspadaan terhadap potensi krisis global akibat perang dan ancaman bencana ekologis.

Seruan tersebut disampaikan saat 'Tadarus Ekologi, Buka Puasa Bersama dan Berbagi' di Jakarta, Jumat (13/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, pimpinan organisasi masyarakat Islam, komunitas profesional, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menurut Ketua Umum LPOI Prof Dr KH Said Aqil Siroj konflik berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi memicu krisis pangan, energi, dan finansial secara global. Ketergantungan negara-negara dunia terhadap minyak dan gas, pupuk pertanian, serta sistem transaksi digital dan keuangan global membuat stabilitas dunia sangat bergantung pada situasi damai.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ancaman bencana ekologis akibat perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dampak industrialisasi, serta kerentanan kondisi tanah yang semakin menekan berbagai aspek kehidupan manusia.  “Perlu dilakukan adaptasi dan mitigasi atas berbagai kemungkinan yang terjadi akibat perang dan ancaman bencana ekologis. Kedaulatan pangan, energi, keuangan, serta kenyamanan ibadah haji dan umrah yang berpotensi terganggu harus segera dicarikan solusi,” ujar Said Aqil.

Ia menambahkan, opsi-opsi strategis untuk mengurangi ketergantungan impor di berbagai sektor perlu dipercepat. Selain itu, peningkatan kecerdasan masyarakat menjadi penting agar tidak tertinggal dalam kompetisi global, termasuk menghadapi perang digital, serangan siber, serta perkembangan teknologi persenjataan modern.

Said Aqil juga mengingatkan kemungkinan penyalahgunaan teknologi pengendali cuaca seperti HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) yang berpotensi dimanfaatkan untuk rekayasa iklim.

Di sisi lain, Indonesia juga harus mengantisipasi kerentanan bencana alam mengingat posisinya yang berada di kawasan Ring of Fire. Mantan Ketua Umum PBNU tersebut menekankan bahwa kedaulatan suatu negara saat ini tidak hanya ditentukan oleh kedaulatan teritorial, tetapi juga oleh berbagai dimensi lain. Seperti, kedaulatan digital, kedaulatan data dan informasi, kedaulatan ekologis, pangan, energi, serta penguasaan teknologi futuristik.

“Positioning suatu bangsa juga dapat berubah melalui valuasi berbasis kedaulatan data dan informasi yang menunjukkan seberapa besar aset dan kekuatan suatu negara,” tambahnya.

Ia menilai, Indonesia perlu melakukan evaluasi ulang terhadap aset-aset strategis nasional agar dapat menegosiasikan posisinya di tingkat global sebagai negara maju yang berdaulat.

Dalam kesempatan itu, Said Aqil juga mendorong negara-negara BRICS Plus yang dipimpin Tiongkok agar mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai dinamika dan problem global. “Perang atas nama apa pun harus dihentikan dan krisis ekologi harus diakhiri agar peradaban dunia tidak bergerak menuju kehancuran,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan bahwa Tiongkok akan terus mendukung upaya perdamaian global serta menghormati kebebasan beragama di seluruh dunia. Ia juga menyatakan keterbukaan Tiongkok untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran terkait penyelamatan ekologi dan pengembangan teknologi.

“Tadarus Ekologi, Buka Puasa Bersama dan Berbagi merupakan bentuk komitmen nyata Tiongkok untuk hadir bersama masyarakat Muslim Indonesia serta menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

AUDIT SDA
Selain itu, Said Aqil yang juga menjabat Ketua Umum Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan audit neraca sumber daya alam dan neraca sumber daya manusia guna memetakan potensi nasional secara lebih akurat.

Para pemimpin bangsa harus mampu melihat dengan jelas berbagai potensi yang bisa di valuasi sebagai 'Modal Negara' dan menjawab secara Presisi Ancaman tantangan, Gangguan dan Hambatan Apa saja yang kita Hadapi dan harus segera di solusikan. Pada Saat yang sama mengusulkan kepada Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, agar mengembangkan Skema Gotong Royong Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup dalam 'Skema Trust Fund' berbasis inisiatif 'People to People'.   

Menutup pernyataannya, Said Aqil menekankan pentingnya memperkuat hubungan persaudaraan antara masyarakat Muslim Indonesia dan Tiongkok dalam berbagai bidang strategis. “Ketika Muslim Indonesia dan Muslim Tiongkok terhubung erat dalam persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan keislaman, dan persaudaraan global, yang didukung oleh ekosistem pangan, energi, teknologi, keuangan, dan ekologi, maka hubungan tersebut dapat menjadi penjaga peradaban kedua bangsa serta berkontribusi pada stabilitas global,” pungkasnya. (H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya