HAMPIR 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Rabu (15/6) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kekejaman Tiongkok/China terhadap muslim Uighur, dan meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) untuk segera merilis laporan yang telah lama tertunda tentang pelanggaran di Xinjiang.
Perwakilan tetap Belanda untuk kantor PBB di Jenewa, Paul Bekkers menyampaikan pernyataan yang disepakati oleh 47 negara lainnya di PBB, dimana negara-negara anggota lainnya sangat prihatin terhadap HAM di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) .
Bekkers mengutip laporan yang diteliti dengan baik dan kredibel tentang penahanan lebih dari 1,8 juta orang muslim Uighur dan minoritas Turki lainnya di wilayah tersebut, bersama dengan pengawasan yang meluas, diskriminasi dan pembatasan ketat pada budaya serta kebebasan beragama, yang dihadapi kelompok-kelompok muslim di sana.
"Kami juga prihatin dengan laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang,” kata Bekkers, seperti dilansir dari radio free asia (RFA), Senin (20/6).
Selain itu, Bekkers juga mengatakan negara-negara anggota PBB sangat prihatin dengan terus terus memburuknya situasi HAM di Hong Kong dan Tibet.
Dalam pernyataan tersebut, negara-negara PBB mendesak China untuk menghormati supremasi hukum, untuk melindungi hak asasi manusia, serta memberikan akses tanpa batas bagi pengamat independen ke Xinjiang, dan juga menghormati prinsip non-refoulement, agar orang-orang yang memiliki hak untuk diakui sebagai pengungsi tidak dikembalikan secara paksa ke negara China.
Pernyataan dari negara-negara PBB tersebut, disuarakan paska Michelle Bachelet, mantan presiden Chili yang menjabat sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia sejak 2018, menyelesaikan kunjungan enam hari ke China pada bulan Mei lalu.
Dalam jumpa pers setelah kunjunganny, Bachelet mengatakan dia tidak berada di China untuk penyelidikan resmi atas situasi di Xinjiang, meskipun dia mengatakan dia memiliki akses “tanpa pengawasan” ke sumber-sumber yang telah diatur oleh PBB untuk bertemu di sana.
Kelompok hak asasi Uighur menuntut pengunduran dirinya, setelah mereka mengatakan Bachellet mengulangi poin pembicaraan China dan mengatakan tidak dapat menilai skala penuh dari apa yang disebut Beijing sebagai “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan” di Xinjiang, yang disebut komunitas hak asasi manusia dan cendekiawan sebagai kamp interniran. .
Bekkers mengatakan Beijing harus menghentikan penahanan sewenang-wenang dan segera membebaskan mereka yang ditahan, mengakhiri pembatasan perjalanan, dan memulai penyelidikan yang tidak memihak terhadap tuduhan profil rasial, etnis, dan etnis-agama, yang termasuk di antara delapan rekomendasi terkait Xinjiang yang dikeluarkan pada Agustus 2018 oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial di dalam kantor Bachelet.
Bekkers juga meminta Bachelet untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kunjungannya ke China.
“Kami tertarik pada pengamatan yang lebih rinci, termasuk pembatasan yang diberlakukan otoritas China pada kunjungan tersebut serta akses Anda ke anggota masyarakat sipil dan ke tempat-tempat pilihan Anda,” jelas Bekkers.
Mengenai laporan pelanggaran di Xinjiang, Bachelet mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia pada September 2021 bahwa kantornya sedang menyelesaikan penilaiannya atas informasi tentang tuduhan pelanggaran hak.
Namun, salah seorang juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mengatakan laporan itu akan dikeluarkan dalam hitungan minggu, tetapi tidak dirilis.
Sementara itu, Kongres Uyghur Dunia (WUC) memuji langkah berani 50 Negara Anggota PBB yang mengeluarkan pernyataan tersebut, dimana banyak negara dari Amerika Latin dan Pasifik menandatangani kesepakatan untuk satu suara terhadap China.
“Namun, seperti terakhir kali, tidak ada satu pun negara Muslim di antara mereka. Ini sangat tragis,” kata Wakil Ketua Komite Eksekutif WUC, Semet Abla.
Presiden WUC Dolkun Isa sendiri menunjukkan bahwa jumlah negara anggota PBB yang mendukung Uighur terus bertambah yang semula hanya 43 Negara yang menunjukkan dukungan untuk masalah Uighur pada 2018 dan 2021.
“Bahkan Israel adalah salah satu penandatangan pernyataan itu. Dan meski Turki tidak menandatangani pernyataan tersebut, mereka telah mengeluarkan kecaman keras dan teguran keras terhadap kamp konsentrasi China.” Kata Dolkun Isa.
Pada hari Senin lalu, Bachellet mengatakan kepada para pejabat yang menghadiri sesi Dewan Hak Asasi Manusia bahwa dia menyuarakan keprihatinan tentang situasi hak asasi manusia mengenai Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang selama perjalanannya.
“Penilaian kantor saya tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang sedang diperbarui. Itu akan dibagikan dengan pemerintah untuk komentar faktual sebelum dipublikasikan, terang Bachellet.
Bachellet juga mengatakan bahwa kantornya dan pemerintah China sepakat untuk mengadakan pertemuan senior tahunan tentang hak asasi manusia dan untuk melanjutkan pertukaran tentang masalah hak asasi manusia yang menjadi perhatian.
“Kami sekarang sedang menjabarkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kesepakatan tersebut,” katanya.
Bachelet juga mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua karena alasan pribadi, tetapi kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa keputusannya tidak terkait dengan kritik atas perjalanannya ke China.
“Saat masa jabatan saya sebagai komisaris tinggi akan berakhir, sesi ke-50 tonggak sejarah dewan ini akan menjadi yang terakhir yang saya singkat,” ungkapnya
Sophie Richardson, direktur China Human Rights Watch yang berbasis di New York, mencatat bahwa Bachelet sekarang telah mengatakan bahwa dia akan merilis laporan itu sebelum akhir masa jabatannya berakhir pada Agustus atau September. “Dan kami tentu berharap dia menindaklanjuti itu,” kata Richadson kepada RFA.
“Kami agak skeptis, tetapi tetap berpikir bahwa sangat penting untuk mendengar Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menawarkan penilaiannya berdasarkan pemantauan jarak jauh tentang apa yang dianggap Human Rights Watch sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang menargetkan Uighur dan komunitas Turki lainnya,” ungkap Richardson. (OL-13)
Baca Juga: Kelompok HAM Kecewa atas Hasil Kunjungan Bachelet ke Xinjiang
