Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
Prasetyo Edi Marsudi menepis telah melanggar aturan tata tertib saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Jupiter mendorong agar anggota DPRD DKI lebih fokus mengejar pekerjaan yang terhambat karena pembahasan Formula E serta pandemi covid-19 contohnya pembahasan APBD Perubahan 2021.
Agar suatu bahasan dapat dimusyawarahkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), bahasan tersebut harus secara resmi muncul sebagai poin bahasan di dalam surat undangan rapat Bamus.
Ketua Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, mengatakan, pihaknya sedari awal tak menyetujui adanya pengajuan hak interpelasi untuk Formula E.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, memutuskan menyetujui pengajuan rapat paripurna untuk memutuskan hak interpelasi Formula E.
KETUA DPP Indonesia Youth Economic Society (INAYES), Aldi Dwi Prastianto, yakin penyelenggaraan event balap Formula E diyakini mampu menggerakkan ekonomi Jakarta
DPRD menyatakan juga akan mengalami kesulitan, jika menyetujui penggunaan APBD untuk Formula E, yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Gilbert, untuk menggelar paripurna interpelasi Formula E, seluruh syaratnya sudah terpenuhi.
Pasalnya, sejak interpelasi disampaikan oleh Fraksi PDIP dan PSI pada akhir Agustus, belum ada tindak lanjut dari pimpinan.
Menurut Riza, terbuka kemungkinan adanya perbedaan biaya Formula E di Asia dan Eropa.
Saat Pemut menjabat Kepala Perwakilan BPK DKI, ia menyoroti anggaran penyelenggaraan Formula E dan sejumlah pemborosan
Mutasi dan rotasi di dalam sebuah organisasi, institusi, maupun perusahaan adalah hal yang lumrah.
Kini Jakpro terus berupaya menggandeng partner dan sponsor untuk terlibat dalam pembiayaan balapan mobil listrik tersebut yang rencananya dilakukan pada Juni 2022.
"Sudah disampaikan oleh BPK bahwa tidak ada temuan kerugian negara atau potensi kerugian negara. Bahwa tidak ada rekomendasi untuk ditunda dan sebagainya,"
Dia menyatakan, saat ini dirinya tidak bisa mengomentari apapun terkait persiapan Formula E.
Hal tersebut disebabkan, sudah tujuh fraksi yang tegas menolak hak interpelasi diajukan yakni Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar, PKB-PPP, NasDem dan PKS.
Ariza mengatakan biaya penyelenggaraan Formula E, termasuk commitment fee telah sesuai dengan ketentuan dan aturan
MASUKNYA Formula E dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Anies Bawesda No: 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022, kini menjadi polemik dimasyarakat.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, sebelumnya Jakpro meminta waktu untuk memperbarui hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E.
massa demonstran mengatasnamakan 'Aksi Jakarta Bergerak' di DPRD DKI Jakarta Pusat, pada Senin (13/9). Massa Aksi Jakarta Bergerak ini menuntut agar Formula E di Jakarta dibatalkan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved