FRAKSI Partai NasDem menegaskan tak akan hadir dalam agenda rapat paripurna pengusulan hak interpelasi Formula yang akan berlangsung besok. Keputusan ini diketok Ketua DPRD DKI pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) pagi ini. Sebelumnya penetapan a
Anggota Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter menilai agenda rapat paripurna hak interpelasi Formula E ilegal karena tidak ada dalam surat undangan rapat Bamus. Selain itu, surat undangan yang berisi pembahasan jadwal rapat paripurna hak interpelasi Formula E tidak diketahui oleh para wakil ketua DPRD DKI dan hanya ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI.
""tu melanggar pasal 80 ayat 3 tata tertib DPRD. Jadi ini tidak sah. Nah, sikap NasDem adalah tidak mau melanggengkan hal yang tidak sah ini. Ini ilegal. Jadi kami tidak akan hadir," kata Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Senin (27/9).
Di sisi lain, Jupiter mendorong agar anggota DPRD DKI lebih fokus mengejar pekerjaan yang terhambat karena pembahasan Formula E serta pandemi covid-19 contohnya pembahasan APBD Perubahan 2021.
Baca juga: NasDem Nilai Penetapan Agenda Rapat Paripurna Hak Interpelasi Tidak Sah
"Sampai sekarang belum ada jadwal pembahasan APBD-P 2021. Padahal sebentar lagi Oktober kan. Jadi ini harus segera dibahas," ungkapnya.
Pembahasan APBD-P 2021 dinilai sangat penting karena ada beberapa hal yang disoroti oleh Fraksi Partai NasDem semisal Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD yang sangat besar namun belum bisa berdampak langsung kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti PMD kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
"Terlebih di sana ada masalah yang harus diperbaiki baik secara internal dan juga menunggu proses penegakkan hukum. Oleh karena itu kami ingin mendorong agar PMD di Sarana Jaya ditarik dulu sampai mereka selesai berbenah diri. PMD dialihkan kepada sektor lain seperti perbaikan jalan dan program prioritas pengentasan banjir," jelasnya. (OL-4)
