Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KONTROVERSI gelaran balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta terus berlanjut. Pembayaran commitment fee oleh Dispora DKI disebut menimbulkan potensi kerugian negara Rp560 miliar dari total dana yang diterima panitia penyelenggara Formula E.
Hal itu ditekankan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto. Menanggapi pernyataan SDR, politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mengaku DPRD DKI juga akan kesulitan, jika menyetujui penggunaan APBD untuk sektor yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Wagub: Kami Ikut Aturan Meski Biaya Formula E Lebih Mahal
“Ini menyalahi aturan sejak awal. Sehingga bilamana ini berdampak hukum, DPRD juga akan terkena dampaknya,” pungkas Gilbert kepada Media Indonesia, Minggu (26/9).
Menurutnya, potensi dampak ditimbulkan dari banyaknya aturan yang ditabrak. Ketika anggaran Formula E disetujui, lanjut dia, seakan melegitimasi pelanggaran tersebut. Gilbert menyebut pihaknya bakal mengagendakan badan musyawarah (bamus) interpelasi Formula E.
"Saya kira bamus tetap ada, paling cepat minggu depan untuk menjadwalkan paripurna interpelasi (Formula E)," imbuh Gilbert.
Baca juga: DPRD DKI Akan Panggil Jakpro Terkait Formula E
Lebih lanjut, pihaknya merasa tidak perlu mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan terkait interpelasi. Sebab, sudah memenuhi syarat untuk paripurna. "Jadi bamus pun hanya untuk menjadwalkan. Tentu bamus minggu depan ada, nanti kita lihat," tutur dia.
Sebelumnya, Fraksi PDIP dan PSI telah menyerahkan surat pengajuan hak interpelasi Formula E kepada Ketua DPRD DKI pada Kamis (26/8) lalu. Tahap selanjutnya adalah pimpinan dewan menetapkan bamus guna menentukan jadwal rapat paripurna interpelasi.(OL-11)
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima sekaligus memimpin audiensi Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM.
Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved