Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KONTROVERSI gelaran balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta terus berlanjut. Pembayaran commitment fee oleh Dispora DKI disebut menimbulkan potensi kerugian negara Rp560 miliar dari total dana yang diterima panitia penyelenggara Formula E.
Hal itu ditekankan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto. Menanggapi pernyataan SDR, politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mengaku DPRD DKI juga akan kesulitan, jika menyetujui penggunaan APBD untuk sektor yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Wagub: Kami Ikut Aturan Meski Biaya Formula E Lebih Mahal
“Ini menyalahi aturan sejak awal. Sehingga bilamana ini berdampak hukum, DPRD juga akan terkena dampaknya,” pungkas Gilbert kepada Media Indonesia, Minggu (26/9).
Menurutnya, potensi dampak ditimbulkan dari banyaknya aturan yang ditabrak. Ketika anggaran Formula E disetujui, lanjut dia, seakan melegitimasi pelanggaran tersebut. Gilbert menyebut pihaknya bakal mengagendakan badan musyawarah (bamus) interpelasi Formula E.
"Saya kira bamus tetap ada, paling cepat minggu depan untuk menjadwalkan paripurna interpelasi (Formula E)," imbuh Gilbert.
Baca juga: DPRD DKI Akan Panggil Jakpro Terkait Formula E
Lebih lanjut, pihaknya merasa tidak perlu mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan terkait interpelasi. Sebab, sudah memenuhi syarat untuk paripurna. "Jadi bamus pun hanya untuk menjadwalkan. Tentu bamus minggu depan ada, nanti kita lihat," tutur dia.
Sebelumnya, Fraksi PDIP dan PSI telah menyerahkan surat pengajuan hak interpelasi Formula E kepada Ketua DPRD DKI pada Kamis (26/8) lalu. Tahap selanjutnya adalah pimpinan dewan menetapkan bamus guna menentukan jadwal rapat paripurna interpelasi.(OL-11)
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved