Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Salah satu tujuannya, adalah untuk kepastian pada beberapa hal yang karena regulasinya ada ketidakpastian hukum di penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Ketika DKPP dan Bawaslu bekerja dengan baik dan melakukan pengawasan sesuai prosedur, maka pelanggaran yang terjadi di Pilkada 2024 tidak sampai ke ranah gugatan di MK.
TAGAR kabur aja dulu yang ramai di media sosial dinilai mencerminkan keresahan generasi muda Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri.
KOMISIONER Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan kondisi institusi setelah anggaran dipangkas imbas kebijakan efisiensi anggaran.
Kewenangan memberhentikan pejabat negara yang dimasukkan dalam tatib DPR berpotensi membuat DPR menjadi lembaga superbodi.
Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) ini nampaknya memperlihatkan wajah DPR yang semakin sewenang-wenang
DPR RI bakal bisa mengevaluasi secara berkala pejabat pemerintah yang telah mengikuti uji kelayakan dan disetujui melalui rapat paripurna.
PEMERINTAH diminta untuk melakukan evaluasi rutin dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu diperlukan untuk melihat efektivitas ekosistem
Dinas Sumber Daya Air (SDA) diminta secepatnya menanggulangi genangan air yang mulai meninggi.
Pemprov Kaltim dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Semestinya juga, kata dia, untuk mutasi pejabat di kementerian perlu adanya usulan kepada Badan Kepegawaian Negeri dan Kemenpan RB.
Hingga kini, terdapat tujuh jenazah yang sudah berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Saat ini program MBG yang diinisiasi langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah memasuki pekan kedua.
Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) ini dimulai sebelum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Martin mengapresiasi langkah Polda Kalteng yang telah memberikan sanksi kepada pelaku berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Kepemilikan senjata api tidak hanya berdasarkan kebutuhan dinas, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek mental dan psikologis.
PENGHINAAN terhadap penjual es teh dan minuman yang dilakukan Miftah Maulana alias Gus Miftah harusnya menjadi evaluasi bawahan Presiden Prabowo Subianto.
Diduga penyerapan anggaran atau pemenuhan kegiatan secara prosedural tapi tidak menyentuh sisi-sisi substansial
Partisipasi pemilih hanya sekitar 58% dibandingkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan 72%.
Diharapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar bersikap adil dan cepat tanggap dalam merespons kasus pembunuhan di dalam tubuh institusi kepolisian,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved