Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan evaluasi soal standar keselamatan gedung menyusul peristiwa kebakaran di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1) malam.
"Pastinya kita akan review ya terkait kebakaran ini, kita evaluasi dari berbagai variabel, dari berbagai aspek gitu ya itu menjadi hal yang harus kita lakukan juga. Nanti kami akan rapatkan juga, tentu saja juga bersama stakeholder yang terkait," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat ditemui di Glodok Plaza, Sabtu (18/1).
Terkait penyebab kebakaran yang terjadi, kata dia, pihaknya akan melakukan investigasi. "Secara teknis terkait masalah penyebab, kemudian bagaimana penanganannya itu nant. Kalau untuk itu, ada kajian investigasi lebih lanjut terkait penyebab," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menambahkan telah melakukan pemeriksaan sertifikasi keselamatan setiap gedung di Jakarta.
"Jadi memang kalau secara aturan, setiap gedung itu harus memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran gedung yang setiap tahun selalu kita periksa, terkait dengan proteksi kebakarannya, Nah itu yang kita lakukan untuk melakukan pembinaan kepada gedung-gedung yang ada di DKI Jakarta."
Untuk melanjutkan evakuasi korban, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemilik dan pengelola gedung. "Melihat kondisi kejadian kebakaran memang tidak memungkinkan anggota untuk melakukan evakuasi korban, maka kita harus pastikan dulu puing-puing atau besi-besi yang bisa mengganggu evakuasi itu kita bersihkan dulu baru kita bisa melakukan evakuasi," jelas Satriadi.
Proses pemadaman kebakaran di Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, dinyatakan selesai pada Jumat (17/1) sore. Namun demikian, kata Satriadi, proses pencarian para korban atau jenazah masih akan terus dilakukan.
"Kami sedang melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. Kemudian juga dengan pengelola atau pemiliknya," katanya.
Menurut dia, konstruksi bangunannya sudah tidak lagi memungkinkan kita untuk mengevakuasi. "Jadi mungkin perlu ada penanganan khusus," tutur Satriadi.
Hingga kini, terdapat tujuh jenazah yang sudah berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Sementara itu, 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran tersebut, yakni Ade Aryati, 29, Sinta Amelia, 20, Aldrinas, 29, Aulia Belinda, 28, Osima Yukari, 25 dan Deri Saiki, 25.
Selain itu, Indira Seviana Bela, 25, Keren Shalom J, 21, Intan Mutiara, 26, Desty dan Zukhi Radja, 42, Chika Adinda Yustin, 26, Muljadi, 56, dan Dian Cahyadi, 38. (Ant/J-2)
evaluasi terhadap pengawasan wisata ekstrem di Tanah Air agar insiden seperti yang dialami turis asal Brasil, Juliana Marins (27), yang jatuh dan meninggal di Gunung Rinjani, tidak terulang.
Jadi tidak hanya mendorong investasi pertanian, tapi juga meningkatkan kinerja pemberian perijinan pertanian.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
KPAI menilai perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara SPPG, dinas pendidikan, Kemenag kab/kota, dan satuan pendidikan.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved