Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISIONER Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan kondisi institusi setelah anggaran dipangkas imbas kebijakan efisiensi anggaran. Anis mengungkapkan dipangkasnya anggaran memengaruhi sisi operasional.
Ia mengatakan saat ini Komnas HAM tak lagi berlangganan air minum untuk pegawai.
"Terkait operasional juga banyak sekali yang disesuaikan misalnya soal langganan air minum sudah tidak tersedia di Komnas HAM. Beberapa waktu yang lalu staf rebutan karena itu tidak tersedia," kata Anis, ketika dihubungi, Senin (17/2).
Selain itu, Anis mengungkapkan saat ini tidak tersedia mesin fotokopi dan alat tulis kantor, serta fasilitas pengiriman surat. Hal ini mengganggu tugas Komnas HAM dalam menangani kasus.
"Bagi kami ini sangat penting karena untuk kepentingan korespondensi dengan penanganan kasus itu jadi terganggu. Kemudian fasilitas kirim surat itu juga dikurangi banyak. Ini juga mengganggu dalam penanganan kasus kami," katanya.
Lebih lanjut, Anis mengungkapkan tunjangan transportasi seperti bensin kendaraan juga dikurangi. Kemudian biaya untuk tol juga tidak tersedia.
Anis mengungkapkan pihaknya memastikan lift pada jam tertentu dan mencoba menerapkan work from anywhere atau kerja dari mana saja kepada pegawai. Nantinya, akan dilakukan evaluasi apakah kebijakan itu dapat mengurangi beban anggaran.
"Kami bulan ini mulai melakukan uji coba work from anywhere satu minggu satu kali akan kita evaluasi bulan depan untuk melihat bagaimana dampak yang bisa membantu pengurangan beban terutama adalah listrik," katanya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa anggarannya dipangkas sebesar Rp 41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp 112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan Rp 71,6 miliar. (Faj/M-3)
Efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo sejalan dengan visi dan misi gubernur terpilih Dedi Mulyadi.
Pemkot Bandung pun akan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman pelaksanaan seleksi program tersebut untuk melakukan pemangkasan anggaran.
Sebagai langkah awal Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang
Pemkot Cirebon belum menentukan besaran anggaran yang akan terkena pemangkasan.
PT KAI telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Coway international Indonesia dan Institut Teknologi Bandung untuk menghadirkan layanan drinking water station
Tren pemakaian air sudah mengalami peningkatan sejak awal Ramadan.
Berdasarkan data Bappenas, Jakarta hanya mampu memenuhi 6% kebutuhan air bersih warganya. Sementara 94% air yang dipakai warga Jakarta dipenuhi dari Purwakarta dan Tangerang.
TIGA tangga lift Kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) rusak. Rusaknya lift membuat ratusan ASN maupun pengunjung harus terpaksa menaiki tangga darurat dengan berjalan kaki.
Beroperasinya SPAM Jatiluhur Tahap I merupakan langkah besar menuju tujuan untuk memberikan cakupan 100% layanan air perpipaan di Jakarta.
KETUA DPP P3RSI Adjit Lauhatta mengeluhkan kelompok pelanggan rumah susun ditempatkan sebagai K III yang kenaikan tarif air bersihnya mencapai 71 persen
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved