Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan kondisi institusi setelah anggaran dipangkas imbas kebijakan efisiensi anggaran. Anis mengungkapkan dipangkasnya anggaran memengaruhi sisi operasional.
Ia mengatakan saat ini Komnas HAM tak lagi berlangganan air minum untuk pegawai.
"Terkait operasional juga banyak sekali yang disesuaikan misalnya soal langganan air minum sudah tidak tersedia di Komnas HAM. Beberapa waktu yang lalu staf rebutan karena itu tidak tersedia," kata Anis, ketika dihubungi, Senin (17/2).
Selain itu, Anis mengungkapkan saat ini tidak tersedia mesin fotokopi dan alat tulis kantor, serta fasilitas pengiriman surat. Hal ini mengganggu tugas Komnas HAM dalam menangani kasus.
"Bagi kami ini sangat penting karena untuk kepentingan korespondensi dengan penanganan kasus itu jadi terganggu. Kemudian fasilitas kirim surat itu juga dikurangi banyak. Ini juga mengganggu dalam penanganan kasus kami," katanya.
Lebih lanjut, Anis mengungkapkan tunjangan transportasi seperti bensin kendaraan juga dikurangi. Kemudian biaya untuk tol juga tidak tersedia.
Anis mengungkapkan pihaknya memastikan lift pada jam tertentu dan mencoba menerapkan work from anywhere atau kerja dari mana saja kepada pegawai. Nantinya, akan dilakukan evaluasi apakah kebijakan itu dapat mengurangi beban anggaran.
"Kami bulan ini mulai melakukan uji coba work from anywhere satu minggu satu kali akan kita evaluasi bulan depan untuk melihat bagaimana dampak yang bisa membantu pengurangan beban terutama adalah listrik," katanya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa anggarannya dipangkas sebesar Rp 41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp 112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan Rp 71,6 miliar. (Faj/M-3)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Air Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi industri AMDK nasional.
Untuk menjamin kualitas dan keamanan bagi konsumen Indonesia, Karofi memastikan produknya telah dilengkapi dengan sertifikasi Halal.
Banjir yang melanda Kota Padang sejak hujan deras berkepanjangan sejak akhir pekan lalu mengakibatkan kerusakan serius pada infrastruktur air bersih.
KEBERHASILAN Depo Air Minum Biru didorong oleh tiga faktor utama. Apa saja itu?
Air mineral dalam kemasan Aqua berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan menghadirkan dampak positif melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
SEBELUM menentukan sumber air bakunya, perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) mengeluarkan biaya mahal. Kenapa?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved