Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komnas HAM, Anis Hidayah mengungkapkan kondisi institusi setelah anggaran dipangkas imbas kebijakan efisiensi anggaran. Anis mengungkapkan dipangkasnya anggaran memengaruhi sisi operasional.
Ia mengatakan saat ini Komnas HAM tak lagi berlangganan air minum untuk pegawai.
"Terkait operasional juga banyak sekali yang disesuaikan misalnya soal langganan air minum sudah tidak tersedia di Komnas HAM. Beberapa waktu yang lalu staf rebutan karena itu tidak tersedia," kata Anis, ketika dihubungi, Senin (17/2).
Selain itu, Anis mengungkapkan saat ini tidak tersedia mesin fotokopi dan alat tulis kantor, serta fasilitas pengiriman surat. Hal ini mengganggu tugas Komnas HAM dalam menangani kasus.
"Bagi kami ini sangat penting karena untuk kepentingan korespondensi dengan penanganan kasus itu jadi terganggu. Kemudian fasilitas kirim surat itu juga dikurangi banyak. Ini juga mengganggu dalam penanganan kasus kami," katanya.
Lebih lanjut, Anis mengungkapkan tunjangan transportasi seperti bensin kendaraan juga dikurangi. Kemudian biaya untuk tol juga tidak tersedia.
Anis mengungkapkan pihaknya memastikan lift pada jam tertentu dan mencoba menerapkan work from anywhere atau kerja dari mana saja kepada pegawai. Nantinya, akan dilakukan evaluasi apakah kebijakan itu dapat mengurangi beban anggaran.
"Kami bulan ini mulai melakukan uji coba work from anywhere satu minggu satu kali akan kita evaluasi bulan depan untuk melihat bagaimana dampak yang bisa membantu pengurangan beban terutama adalah listrik," katanya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa anggarannya dipangkas sebesar Rp 41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp 112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan Rp 71,6 miliar. (Faj/M-3)
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
Menjaga hidrasi penting untuk menjaga kebugaran tubuh selama Ramadan, terutama menjelang musim mudik.
Fokus utama perlindungan konsumen haruslah pada proses pencucian, sanitasi, dan pengawasan mutu yang diterapkan secara konsisten, bukan semata-mata angka usia galon.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Air Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menilai tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi industri AMDK nasional.
Untuk menjamin kualitas dan keamanan bagi konsumen Indonesia, Karofi memastikan produknya telah dilengkapi dengan sertifikasi Halal.
Banjir yang melanda Kota Padang sejak hujan deras berkepanjangan sejak akhir pekan lalu mengakibatkan kerusakan serius pada infrastruktur air bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved