Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya membantu warga di masa PPDB 2024. Aduan dari warga yang NIK-nya terdampak penonaktifan Pemprov DKI Jakarta.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Budi berharap, NIK warga ini sudah dapat nonaktif pada pekan ini. Hal itu agar upaya tertib administrasi kependudukan dapat segera dilakukan.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi terkait penurunan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu pada 2023
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
Diprediksi fenomena pemudik membawa keluarga ke Jakarta akan terulang. Hanya saja, diprediksi jumlahnya tidak sebanyak tahun lalu.
Nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tak lagi bertempat tinggal di Jakarta akan dinonaktifkan.
DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memprediksi terdapat peningkatan jumlah warga Jakarta yang mudik Lebaran 2024. Peningkatannya mencapai 60%
MAHASISWA penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) harus menjalani verifikasi dan validasi ulang data setiap enam bulan sekali. Mereka perlu bertanggung jawab atas bantuan tersebut
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
PENDUDUK dengan alamat di luar Kota Jakarta tapi memegang KTP DKI bisa mengaktifkan ulang nomor induk kependudukan (NIK) bagi terdampak penonaktifan itu.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak gegabah menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK). Seluruh mekanisme itu harus dilakukan secara teratur.
Kemendagri terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID.
KEBIJAKAN penonaktifan KTP warga DKI Jakarta yang telah pindah keluar ibu kota tidak akan otomatis mematikan layanan BPJS Kesehatan.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan membuka loket untuk melayani warga yang akan melakukan pencetakan KTP elektronik (e-ktp).
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menyatakan ada 121.245 pemilih pemula di Jakarta. Mereka adalah warga yang telah berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024.
Warga mengaku sangat terbantu dengan beberapa aplikasi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, seperti Jakarta Kini (Jaki) dan Alpukat Betawi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved