Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya dalam membantu warga di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Lebih lanjut, ia mendapatkan aduan dari warga yang NIK-nya terdampak dalam penonaktifan yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun, masalah itu tak dapat diatasi saat ia menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Elva justru diminta untuk menghubungi posko PPDB.
Baca juga : DPRD Minta DKI Tunda Penonaktifan Identitas Warga
Namun ketika menghubungi posko PPDB, ia tak kunjung mendapatkan solusi karena nomor teleponnya tak aktif.
"Kemarin aku juga dapat aduan NIK. Kasusnya ini di Jakarta Timur, kebetulan pengaduannya ke saya. Saya tanya ke Dukcapil kan akhirnya gimana. Terus kemudian itu dilempar-lempar Pak," kata Elva saat rapat DPRD bersama Dinas Pendidikan Senin (27/5).
"Termasuk disuruh ke 'Oh yaudah tanya saja ke posko PPDB-nya' sementara posko PPDB-nya Jakarta Timur itu juga nggak aktif," tambahnya.
Baca juga : Orangtua Siswa Di Depok Keluhkan NIK Anaknya tak Bisa Digunakan untuk PPDB SMA/SMK
Lantas, Elva pun langsung meminta bantuan Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaludin. Akhirnya, persoalan tersebut bisa langsung diatasi.
"Jadi itu dilempar-lempar sampai akhirnya malah minta tolong sama Kadis Dukcapil dan baru beres. Kadis Dukcapil (itu) Plt (Kepala) Disdik juga kan Pak?" ujar Elva.
Politisi PSI itu pun menyayangkan hal tersebut karena call center sebagai garda depan PPDB tak dapat dijangkau masyarakat.
Baca juga : Terus Bertambah, Warga Jakarta Pindah Domisili Menjadi 197 Ribu
"Nah, maksud saya masa iya sih kita harus ke Pak Kadis kalau ada aduan-aduan begini? Terus fungsinya pengaduan apa? Fungsinya call center apa?" ucap Elva.
Sebelumnya, Elva juga mengkritik penyelenggaraan PPDB. Sebab, Elva menemukan bahwa nomor telepon layanan informasi PPDB di wilayah tak dapat dihubungi.
"Tadi saya coba-coba nih layanan informasi PPDB. Saya coba yang Jakarta Pusat. SMKN 1 itu ada telepon dan Whatsapp-nya. Ini bisa didengerin bareng-bareng mungkin jawaban dari teleponnya kayak gimana," kata politisi PSI itu sambil menelpon salah satu layanan informasi PPDB itu.
Baca juga : Pemprov DKI Didorong Konversi Angkutan Umum dari BBM ke Listrik
Tak berlangsung lama, terdengar bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi.
"Tidak bisa dihubungi Pak. Ini yang SMKN 1, dua-duanya nggak bisa dihubungi. Saya coba dua-duanya ini nomornya Pak, nggak nyambung," ujar Elva.
"Terus kemudian yang Jakarta Pusat 2 ini masih nyambung tapi nggak ada yang angkat. Nggak respons gitu. Jadi tolong mungkin terkait hal-hal teknis yang sebetulnya sangat penting dan sebetulnya kalau hal teknis ini beres memudahkan kerja banyak pihak," tambah Elva. (Far/Z-7)
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
WARGA Baduy ditolak saat ingin berobat karena tak punya nomor induk kependudukan (NIK). Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan fasilitas kesehatan butuh KTP atau kartu BPJS Kesehatan
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak semua masyarakat menanggapi warga Baduy yang ditolak saat ingin mendapat perawatan
PAKAR keamanan siber Pratama Dahlian Persadha mendorong pemerintah mendesain Payment ID dengan standar keamanan maksimal.
Bansos merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, pandemi, atau kesulitan ekonomi.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir 8.000 rekening terkait judi online
Dave meminta kepada Kemenkominfo dan kepolisian memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved