Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina membeberkan pengalamannya dalam membantu warga di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Lebih lanjut, ia mendapatkan aduan dari warga yang NIK-nya terdampak dalam penonaktifan yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun, masalah itu tak dapat diatasi saat ia menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Elva justru diminta untuk menghubungi posko PPDB.
Baca juga : DPRD Minta DKI Tunda Penonaktifan Identitas Warga
Namun ketika menghubungi posko PPDB, ia tak kunjung mendapatkan solusi karena nomor teleponnya tak aktif.
"Kemarin aku juga dapat aduan NIK. Kasusnya ini di Jakarta Timur, kebetulan pengaduannya ke saya. Saya tanya ke Dukcapil kan akhirnya gimana. Terus kemudian itu dilempar-lempar Pak," kata Elva saat rapat DPRD bersama Dinas Pendidikan Senin (27/5).
"Termasuk disuruh ke 'Oh yaudah tanya saja ke posko PPDB-nya' sementara posko PPDB-nya Jakarta Timur itu juga nggak aktif," tambahnya.
Baca juga : Orangtua Siswa Di Depok Keluhkan NIK Anaknya tak Bisa Digunakan untuk PPDB SMA/SMK
Lantas, Elva pun langsung meminta bantuan Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaludin. Akhirnya, persoalan tersebut bisa langsung diatasi.
"Jadi itu dilempar-lempar sampai akhirnya malah minta tolong sama Kadis Dukcapil dan baru beres. Kadis Dukcapil (itu) Plt (Kepala) Disdik juga kan Pak?" ujar Elva.
Politisi PSI itu pun menyayangkan hal tersebut karena call center sebagai garda depan PPDB tak dapat dijangkau masyarakat.
Baca juga : Terus Bertambah, Warga Jakarta Pindah Domisili Menjadi 197 Ribu
"Nah, maksud saya masa iya sih kita harus ke Pak Kadis kalau ada aduan-aduan begini? Terus fungsinya pengaduan apa? Fungsinya call center apa?" ucap Elva.
Sebelumnya, Elva juga mengkritik penyelenggaraan PPDB. Sebab, Elva menemukan bahwa nomor telepon layanan informasi PPDB di wilayah tak dapat dihubungi.
"Tadi saya coba-coba nih layanan informasi PPDB. Saya coba yang Jakarta Pusat. SMKN 1 itu ada telepon dan Whatsapp-nya. Ini bisa didengerin bareng-bareng mungkin jawaban dari teleponnya kayak gimana," kata politisi PSI itu sambil menelpon salah satu layanan informasi PPDB itu.
Baca juga : Pemprov DKI Didorong Konversi Angkutan Umum dari BBM ke Listrik
Tak berlangsung lama, terdengar bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi.
"Tidak bisa dihubungi Pak. Ini yang SMKN 1, dua-duanya nggak bisa dihubungi. Saya coba dua-duanya ini nomornya Pak, nggak nyambung," ujar Elva.
"Terus kemudian yang Jakarta Pusat 2 ini masih nyambung tapi nggak ada yang angkat. Nggak respons gitu. Jadi tolong mungkin terkait hal-hal teknis yang sebetulnya sangat penting dan sebetulnya kalau hal teknis ini beres memudahkan kerja banyak pihak," tambah Elva. (Far/Z-7)
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
Bansos merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, pandemi, atau kesulitan ekonomi.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir 8.000 rekening terkait judi online
Dave meminta kepada Kemenkominfo dan kepolisian memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.
Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, mengkritisi rencana penggunaan NIK sebagai dasar pemberian subsidi KRL Jabodetabek.
Bawaslu DKI sebut pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak melanggar pidana pemilu terkait dengan kasus dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK).
Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU DKI Jakarta terkait pencatutan KTP warga sebagai syarat dukungan pasangan calon Dharma-Kun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved