Wamenkes Tegaskan Kesehatan Hak Semua Orang terkait Warga Baduy yang Ditolak Berobat

WAKIL Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak semua masyarakat di Indonesia yang memiliki Nonor Induk Kependudukan (NIK) maupun tanpa NIK. Hal itu ia sampaikan menanggapi warga Baduy yang ditolak saat ingin mendapat perawatan setelah menjadi korban begal.

"Ini soal administrasi yang saya dengar, itu nanti akan kita perbaiki. Dan nanti akan kita telusuri supaya dia akan mendapatkan pengobatan yang benar," kata Dante, Kemarin (6/11).

Repan, 16, seorang anak dari Suku Baduy Dalam menjadi korban begal sekelompok orang tak dikenal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (26/10) dini hari.

Baca juga : Pemerintah Wajib Rancang Payment ID dengan Keamanan Berlapis

Akibat insiden tersebut Repan mengalami luka di tangan kirinya, sehingga membutuhkan pengobatan. Namun sayangnya salah satu rumah sakit di kawasan Cempaka Putih yang didatangi Repan diduga menolak melakukan prosedur pengobatan karena Repan yang merupakan warga Baduy Dalam tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dante mengatakan akan menulusuri kasus tersebut dan jika ternyata benar maka rumah sakit tersebut akan mendapat teguran.

"Akan kita berikan teguran kepada rumah sakit tersebut," ucapnya.

Baca juga : Buntut Kasus Kekerasan Seksual, Kemenkes akan Terapkan Tes Kepribadian bagi Calon Dokter

Meski begitu ia juga tidak menyalahkan pegawai rumah sakit yang bertugas. Dante menyadari bahwa pegawai administrasi yang bertugas juga terkendala masalah sistem. 

"Tapi yang paling penting adalah, kesehatan hak semua orang, baik tanpa NIK maupun dengan NIK," ujar dia.

Ia menegaskan pasien harus mendapatkan pengobatan dan penolakkan terhadap pasien diharapkan tidak terjadi lagi.

"Yang paling penting adalah subjeknya, subjeknya kita tangani dulu dengan baik. Nanti berikut-berikutnya, supaya ini tidak terulang lagi," pungkasnya. (H-4)