Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID. Hal ini sebagai upaya Kemendagri mewujudkan agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pusat dan daerah terkoneksi.
"Digital ID per 26 Februari 2024 sudah mencetak 8,2 juta ID. Kita harapkan nanti seluruh Warga Negara Indonesia memiliki KTP digital. KTP yang hanya bisa disimpan di handphone, tanpa kartunya harus di kantong," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (28/2).
Mendagri menekankan, KTP digital sangat penting sebagai syarat transaksi digital, perbankan, maupun bisnis. Apalagi transaksi internasional juga sudah mensyaratkan tidak lagi membutuhkan fotocopy KTP, melainkan dengan digital ID.
Baca juga : Jakarta Berubah Nama Tahun Depan, 8 Juta Penduduk Harus Cetak KTP Ulang
"Dan lagi paling lambat bulan Juni 2024, 9 layanan publik prioritas akan di-launching Bapak Presiden Juni nanti, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di pusat dan di daerah terkoneksi semua. Basisnya nanti untuk pin password pintu masuknya adalah digital ID," tukas Mendagri.
Karena itu, sambung Mendagri, Kemendagri akan mengejar secepat mungkin jajaran Dukcapil agar digital ID ini dapat mencakup seluruh masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
"Salah satu yang dibahas di regulasi ini adalah percepatan kehadiran SPBE prioritas terintegrasi di 9 layanan pemerintah paling lambat kuartal III/2024," kata Teguh.
Tugas Dukcapil, sambung Teguh, adalah menyukseskan 9 layanan prioritas SPBE ini. Hal itu meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
"IKD berperan menjadi basis dari semua layanan tersebut. Bahkan IKD sudah terintegrasi dengan aplikasi SatuSehat, dan seterusnya diintegrasikan dengan program Presisi Polri. Ini harus kita raih sampai akhir Juni 2024 sudah terselesaikan. Kemudian kita lanjutkan hingga September 2024 implementasinya sudah dinikmati privat sector," ujarnya.
Baca juga : Beralih ke KTP Digital, Kemendagri Tetap Lanjutkan Pengadaan Blanko
Teguh menekankan jajarannya agar mempersiapkan langkah-langkah yang benar sebagai cipta kondisi mencapai target tersebut. "Maka yang terutama kita lakukan adalah penguatan infrastruktur meliputi aspek teknologi informasi, sistem, jaringan, dan keamanan meliputi aspek regulasi IKD, interoperabilitas data kependudukan, penguatan sistem keamanan, perlindungan data pibadi, kualitas data kependudukan, penguatan dan peningkatan inovasi layanan, monitoring dan evaluasi," katanya.
Lebih lanjut, kata Teguh, perlu juga melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM). Hal itu meliputi aspek kebutuhan, pengembangan, penataan, dan pembinaan jabatan fungsional. Selain itu juga menyangkut laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dukcapil, beasiswa, e-learning, dan book of knowledge (Dukcapilpedia), serta learning management system (LMS).
Di lain sisi, Teguh menambahkan, pihaknya memandang perlu pembaruan peralatan perekaman KTP-el (mobile enrollment) yang kondisinya sudah cukup memprihatinkan di berbagai Dinas Dukcapil kabupaten/kota di berbagai provinsi.
"Kami mengharapkan dukungan para kepala daerah untuk men-support hal ini melalui APBD. Jangan sampai perekaman biometrik KTP-el bagi masyarakat yang belum merekam, terutama pemilih pemula menjadi terhambat karena tidak ada peralatan mobile enrollment," tandas Teguh.
(Z-9)
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Minimnya literasi teknologi, khususnya dalam hal infrastruktur jaringan, masih menjadi hambatan besar bagi banyak perusahaan di Indonesia.
Sistem pelaporan digital yang terintegrasi membuat proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih akurat.
PERLUASAN akses pendidikan tinggi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mengedepankan digitalisasi sebagai bagian langkah strategis dalam pembangunan SDM unggul.
Melalui algoritma ML yang akurat, metode pengukuran saturasi berbasis barge dapat dioptimalkan.
WAMENDIKDASMEN Fajar melanjutkan, perlu adanya mitigasi dalam rangka memastikan program-program prioritas Kemendikdasmen tepat sasaran dan tepat guna.
Puncak transformasi digital ditandai dengan pembentukan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) pada tahun 2007.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved