Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memastikan stok blangko E-KTP aman jelang Pemilu 2024. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyebut pihaknya telah melakukan pengadan tambahan blangko E-KTP untuk 2024 pada Selasa (1/8).
"Perlu ditekankan bahwa penambahan ketersediaan blangko E-KTP pada tahun 2023 bisa dilakukan kembali setelah ada persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan," kata Teguh melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu (2/8).
Ia mengungkap, penambahan blangko E-KTP pada Agustus 2023 adalah sebanyak 11.393.783 keping. Sebelumnya pada awal 2023, pengadaan yang sama dilakukan sebanyak 10.450.518 keping yang telah habis pada akhir bulan Mei 2023.
Baca juga : 18 Ribu Pemilih Potensial Belum Punya e-KTP, Disdukcapil Rekam KTP di Sekolah
Sementara pada akhir Mei 2023 pengadaan blanko E-KTP dilakukan sebanyak 2.683.032 keping yang telah habis pada minggu ketiga Juli 2023. Pengadaan sebanyak 11 juta lebih keping blangko E-KTP kali ini, lanjut Teguh, merupakan yang ketiga pada 2023 setelah mendapat persetujuan anggaran dari Menteri Keuangan.
"Diharapkan stok blangko E-KTP ini akan mencukupi sampai menjelang akhir tahun 2023," ujarnya.
Baca juga : Pemilih Pemula bisa Gunakan Suket Perekaman E-KTP
Teguh menyebut, stok blangko E-KTP sudah mulai tersedia per Jumat (4/8). Permintaan blngko dari daerah pun sudah dapat dipenuhi secara bertahap. Pihaknya berharap tidak ada lagi daerah yang kekurangan blangko E-KTP.
Lebih lanjut, ia meminta blangko E-KTP itu diprioritaskan bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman, tapi E-KTP belum dicetak. Selain itu, belasan juta blangko itu juga diprioritaskan kepada pemilih pemula, penduduk yang terkena dampak pemekaranan wilayah, penduduk yang berubah elemen datanya, penduduk yang rentan adminduk, serta yang E-KTP yang hilang/rusak.
"Diharapkan agenda strategis nasional terkait suksesnya Pemilu 2024 dapat didukung dengan lancar, pelayanan adminduk kepada masyarakat makin meningkat, dan pelayanan publik juga akan makin baik," tandas Teguh.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk percepatan perekaman E-KTP bagi pemilih pemula.
KPU berharap jumlah pemilih pemula yang telah mengantongi E-KTP pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024, lebih banyak ketimbang yang belum.
Sebelumnya, Bawaslu menemukan potensi 4.005.275 pemilih dalam DPT Pemilu 2024 yang tidak memiliki E-KTP. Mereka adalah pemilih pemula yang belum berumur 17 tahun saat dilakukan pencocokan dan penelitian oleh KPU pada Februari-Maret lalu. (Z-4)
Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung.
Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025.
Sebagai pihak yang mengajukan permohonan ekstradisi, Supratman pemerintah Indonesia akan memberikan keterangan ke pengadilan di Singapura.
KPK bakal langsung menahan buron Paulus Tannos setelah proses ekstradisi rampung. Upaya paksa itu merupakan prosedur untuk tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.
Menkum mengatakan bahwa Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.
Namun, kaburnya Tannos bisa menjadi pemberat dalam perkaranya. Saat ini, KPK mengupayakan penyelesaian perkara utamanya agar bisa disidangkan.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved