Ratusan Ribu NIK DKI Tinggal di Luar, Ada Warga Jakarta Tinggal di Tangerang hingga 25 Tahun

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Kadis Dukcapil Budi Awaludin mengatakan data sementara warga NIK Jakarta yang tinggal di luar Jakarta mencapai angka ratusan ribu. Bahkan, ada warga yang sudah hampir tinggal di Tangerang selama 5-25 tahun namun masih ber-KTP Jakarta.

"Kalau kita dengar dari Tangerang Selatan saja menyatakan 75 ribu mereka yang ber-KTP DKI tapi masih di Tangsel dan mereka tinggal 5-25 tahun," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/4).

Baca juga : 40 Ribu NIK Jakarta Nonaktif, Masyarakat Bisa Memantau Data Terbaru Mulai Besok

"Kemarin Depok statementnya ada 18 ribuan. Belum lagi yang lain. Kemungkinan bisa ratusan ribu," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya terkait data kependudukan tersebut.

"Kami sedang koordinasikan dengan daerah (soal data). Paling banyak Bodetabek ya," jelasnya.

Baca juga : Dukcapil DKI Tegaskan Sosialisasi Penertiban NIK Warga Jakarta Dilakukan Sejak 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.

Dari hasil verifikasi, pada tahapan pertama Dukcapil mendapati 40 ribuan warga yang yang sudah meninggal dunia dan telah mengajukan penonaktifan ke Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

"Ya jadi tahapan pertama ini kita sudah mengajukan sekitar untuk yang meninggal dunia 40 ribuan dan juga RT yang sudah tidak ada sekitar 9.600," ujar Kadis Dukcapil Budi Awaludin kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/4).

Kendati demikian, Budi mengatakan untuk NIK warga Jakarta yang RT-nya sudah tidak ada lagi masih dalam tahap proses verifikasi oleh Kemendagri.

"Dan RT yang sudah tidak ada, masih dalam proses untuk diverifikasi di Kemendagri," pungkasnya. (Far/Z-7)