Melepaskan Status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta Fokus Menjadi Kota Global

JAKARTA tidak lagi menjabat sebagai ibu kota negara setelah disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) pada Kamis (25/4) lalu. Untuk itu, Jakarta harus fokus membentuk identitas menjadi kota global.

Menurut praktisi perkotaan dan properti yang juga Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Soelaeman Soemawinata, Jakarta kini difokuskan untuk menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk mencapai status tersebut, Jakarta harus meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

"Dari 8 syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menjadi kota global, saat ini baru 3 yang terpenuhi, yaitu populasi besar, adanya perusahaan multinasional, dan dominasi ekonomi nasional. Sisanya belum terpenuhi, dan itu menjadi tugas yang harus dipenuhi ke depan, termasuk oleh Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek-punjur," ungkapnya di Tangerang.

Baca juga : Pemerintah Jakarta Menunggu Aturan Turunan UU DKJ Sambil Mempersiapkan Kota Global

Menurutnya, Jakarta belum memenuhi 5 syarat lainnya sebagai kota global, termasuk belum seragamnya pembangunan, keberadaan sektor keuangan yang signifikan dan terglobalisasi, infrastruktur transportasi yang baik, dan pengaruh global dari ide, inovasi, atau produk budaya.

Meskipun pusat pemerintahan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, posisi Jakarta tetap strategis sebagai kota global. Jakarta tetap akan eksis karena menjadi kota terbesar di Indonesia dengan banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional.

"Pindahan 1,5 juta orang, termasuk aparatur pemerintahan dan militer, tidak akan memberikan dampak berarti bagi Jakarta. Bahkan, hal itu membawa dampak positif dengan memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk melakukan proses 'penyembuhan' atau healing agar kembali normal," kata Soelaeman.

Baca juga : Ekonomi Indonesia 2024 Berpotensi Tumbuh Hingga 5%

Dia menambahkan bahwa saat ini sekitar 30 juta orang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yang membutuhkan oksigen dalam jumlah besar. Namun, produksi karbon dioksida yang berlebihan dari polusi kendaraan bermotor dan pabrik sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Pindahan pusat pemerintahan dapat membantu mengurangi jumlah penduduk dan polusi kendaraan bermotor, serta memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk meningkatkan kualitas transportasi massal dan meningkatkan ruang terbuka hijau untuk memperbaiki kualitas udara. Sehingga Jakarta dapat melakukan proses penyembuhan sementara.

Pusat Perkembangan Kota Baru

Pembangunan kota tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga dikerjakan oleh sektor swasta. Jakarta, seperti banyak kota lain di dunia, mengalami pembangunan yang diprakarsai oleh pengembang swasta. Kawasan CBD seperti Thamrin, Sudirman, dan Kuningan menjadi contoh bagaimana pembangunan gedung-gedung bertingkat menjadi hasil karya swasta. Hal serupa terjadi di kawasan Bodetabek, dimana mayoritas pembangunan juga ditangani oleh swasta.

Menurut Eman, data menunjukkan bahwa sekitar 50.000 hektar lahan telah dikembangkan oleh sektor swasta di Bodetabek dalam skala besar dan menengah. Pengembangan ini telah berhasil mengubah wajah kawasan yang dikembangkan. Sebagai contoh, sekitar Serpong, Tangerang, hampir 10.000 hektar lahan telah dikembangkan oleh swasta.

Baca juga : Proses Pergantian KTP DKI Menunggu UU DKJ Diterapkan

Pengembangan kawasan skala besar ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan. Di Alam Sutera, misalnya, akses publik dari exit tol hingga ke dalam kawasan tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi.

Eman juga mencatat bahwa kawasan barat dan timur Jakarta merupakan pusat pertumbuhan tercepat di Bodetabek, meskipun keduanya memiliki fokus pengembangan yang berbeda. Jika pertumbuhan ekonomi dominan di timur Jakarta seperti di Cikarang (Bekasi), maka kawasan barat Jakarta menonjolkan kualitas hidupnya. Kualitas udara dan air yang baik telah menjadikan pengembangan hunian di barat Jakarta sangat diminati oleh pasar.

Chief Marketing Officer Elevee Condominium Alvin Andronicus menyampaikan bahwa barat Jakarta telah menjadi wilayah baru yang menjanjikan bagi masyarakat. Faktor-faktor seperti konsep pembangunan kota yang terencana dan manajemen kota yang efisien telah mendorong pertumbuhan properti di kawasan tersebut.

Menurut Alvin, penciptaan nilai tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Alam Sutera, sebagai contoh, memerlukan hampir 30 tahun untuk membangun kawasan seluas 800 hektar tersebut. Saat ini, produk properti terus berkembang, mulai dari rumah bergaya cluster hingga superblok seperti Elevee Condominium.

"Pembangunan Elevee Condominium tidak hanya berkonsep sebagai hunian vertikal, tetapi juga sebagai sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi penghuninya dengan adanya hutan kota yang dibangun di atas lahan 4 hektar." (Gan/Z-7)