NEWSTICKER

Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

OTT Wahyu Setiawan Bukti KPK Kerja Usai Revisi UU
09/1/2020 12:36
KPK tetap bisa bekerja dengan baik meski UU KPK direvisi. Ini terbukti dari adanya OTT yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
KPU Diminta Tetap Fokus Pilkada 2020, meski Ada OTT
09/1/2020 08:40
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta penyelenggara pemilu khususnya KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk tetap fokus menyiapkan proses tahapan Pilkada 2020.
Pemilu 2024 Bisa Gunakan Omnibus Law
09/1/2020 08:30
PENYATUAN undang-undang (omnibus law) bidang politik dipersiapkan untuk digunakan dalam Pemilu Serentak 2024.
Komisioner KPU Kena OTT KPK, DPR : Pelajaran soal Integritas
08/1/2020 20:11
"Peristiwa OTT yang menimpa komisioner KPU ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh stakeholder penyelenggara pemilu untuk memastikan bekerja sesuai dengan koridor hukum dan etik."
Omnibus Law untuk Keamanan Laut
08/1/2020 07:30
Tumpang-tindih aturan menyebabkan kekisruhan dalam penanganan isu kelautan karena didasarkan pada kewenangan UU yang berbeda-beda.
Komisi II: Kurang Tepat Omnibus Law untuk Regulasi Politik
07/1/2020 19:15
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Komisi II akan melakukan penataan sistem politik.
Puan: Seluruh Kementerian Harus Satu Suara Soal Natuna
06/1/2020 16:29
Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan pemerintah, khususnya kementerian, harus satu suara dalam menghadapi masalah Natuna.
Komisi I: Pemerintah Harus Percepat Program MEF
06/1/2020 15:00
Darizal mendorong pemerintah agar mempercepat penyelesaian program Minimum Essential Force (MEF) atau modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
BPLN untuk Sederhanakan Regulasi di Berbagai Sektor
06/1/2020 14:15
BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.
Komisi I Minta Hubungan Bilateral dengan Tiongkok Dikaji Ulang
04/1/2020 14:00
Sikap pemerintah Tiongkok yang tetap mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah mereka dianggap menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menghormati kedaulatan RI.
DPR: Pemerintah Harus Tegas dan Terukur soal kedaulatan di Natuna
03/1/2020 22:44
Tindakan nyata di lapangan yang tegas, terarah, dan terukur harus dilakulan terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.
DPR Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir
03/1/2020 12:40
Bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari makanan, pakaian, hingga perlengkapan bayi.
Klaim Tiongkok, Kemenlu Diminta Perkuat Dukungan Luar
02/1/2020 20:31
Willy mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus aktif melakukan diplomasi pencarian dukungan yang lebih kuat dari negara-negara Asean untuk Indonesia.
2 RUU Omnibus Law Dibahas Usai Ditetapkan dalam Prolegnas
02/1/2020 19:15
RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan segera dibahas usai ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) jangka pendek 2020.
DPR Pertanyakan Emergency Plan Bandara Halim Perdanakusuma
02/1/2020 17:33
Terendamnya landasan pacu yang ada di Bandara Halim terjadi karena tidak adanya persiapan emergency plan dari pengurus bandara terhadap banjir.
Pemerintah Diminta Siaga Hadapi Banjir
02/1/2020 15:14
Ace menilai, masyarakat masih minim mendapatkan informasi terkait potensi bencana hingga banyak masyarakat yang tidak melakukan antisipasi.
Ketua DPR Minta Koordinasi Tangani Banjir Dioptimalkan
02/1/2020 14:46
Puan Maharani mendorong agar pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh kemenenterian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak banjir.
RUU HAM Uighur oleh DPR AS, Aziz Syamsuddin: Sarat Muatan Politis
02/1/2020 13:35
Azis juga meminta agar internasional mendorong pemerintah Tiongkok membuka ruang bagi badan independen pencari fakta internasional untuk melakukan invetigasi,
DPR Minta Pemerintah Gelar Operasi Tanggap Darurat Menyeluruh
02/1/2020 10:39
Pemerintah harus mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak serta segera melakukan upaya pemulihan.
Semua Aturan dan UU Hambat Investasi Harus Masuk RUU Omnibus Law
29/12/2019 23:26
Firman menegaskan bahwa investasi hendaknya tidak menghalalkan secara cara, khususnya terkait denganKementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).