Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Ketua Komisi V Nurhayati Monoarfa mempertanyakan emergency plan pihak pengurus Bandara Halim Perdana Kusuma. Menurutnya, terendamnya landasan pacu yang ada di Bandara Halim terjadi karena tidak adanya persiapan emergency plan dari pengurus bandara terhadap banjir.
"Emergency Plan harus sudah disiapkan dengan baik oleh pihak Bandara dan Kementerian Perhubungan. Jangan sampai terlambat dan menunggu masalah datang kemudian baru ada tindakan," tutur Nurhayati di Jakarta, Kamis (2/1).
Baca juga: Kapolda Intruksi Patroli Rutin di Pemukiman Berdampak Banjir
Sebelumnya, pada Rabu (1/1), pihak otoritas bandara Halim sempat menghentikan seluruh kegiatan operasional penerbangan lantaran terendamnya landasan pacu pesawat yang ada di bandara tersebut. Akibatnya, banyak penerbangan yang dibatalkan atau dialihkan ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang.
"Semua infrastruktur vital, seperti bandara dan pelabuhan harus menjadi perhatian serius pemerintah," jelasnya.
Komisi V sendiri, dikatakan oleh Nurhayati, telah melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara terkait penanganan banjir di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dikatakan dia, DPR akan memasukkan pembahasan RUU Perkotaan untuk membahas kembali masalah saluran air atau drainase di wilayah bandara maupun pelabuhan.
Menurut Nurhayati, dengan adanya RUU Perkotaan akan mempermudah pihak bandara khususnya Bandara Halim Perdana Kusuma untuk bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi di tengah cuaca ekstrem.
"Kami akan ajukan RUU Perkotaan agar menjadi RUU Prioritas, dan masalah drainase di bandara serta pelabuhan akan dimasukkan ke dalam RUU itu," ujarnya.
Baca juga: Back Water dan BKT Penuh Penyebab Banjir Meluas
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melaporkan hasil inspeksi terhadap Bandara Halim Perdanakusuma yang secara operasional mati akibat banjir.
Berdasarkan hasil inspeksi tersebut, ia mengatakan operasional Bandara Halim Perdanakusuma telah dibuka sejak Rabu (1/1/2020) siang pukul 14.30 dan dapat beroperasi normal hari ini. (OL-6)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved