ANGGOTA Komisi I dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, mendorong agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus aktif melakukan diplomasi pencarian dukungan yang lebih kuat dari negara-negara Asean untuk Indonesia mengatasi klaim sepihak Tiongkok atas perairan Natuna.
"Kalau beururusan dengan Tiongkok itu artinya perang proxy dukungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa melakukan diplomasi yang kuat dengan negara Asean," tutur Willy di Jakarta, Kamis (2/1).
Baca juga: 2 RUU Omnibus Law Dibahas Usai Ditetapkan dalam Prolegnas
Selain itu, Willy juga menegaskan agar Kementerian Pertahanan terus memperhatikan pertahanan di sektor maritim mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keadulatan wilayah maritim yang luas. Negara harus tegas terhadap pihak-pihak yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia.
"Kita harus keras untuk hal-hal yang bersifat di luar batas untuk proses pertahanan dan keamanan khususnya soal kedaulatan maritim kita," paparnya.
Willy mengatakan, dalam kerja sama ekonomi bisa jadi kita banyak bernegosiasi dengan negara-negara lain. Begitu pula kerja sama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok dalam sejumlah perjanjian. Tapi dalam soal penegakan kedaulatan wilayah NKRI diplomasi Indonesia harus tegas tanpa basa-basi. Tidak boleh sedikit pun wilayah NKRI yang tidak terlindungi dari upaya jahat bangsa lain.
“Kita tahu cara Tiongkok berupaya menguasai Natuna, mulai dari menempatkan nelayannya agar bisa mengklaim batas tradisionalnya hingga patroli coast guard. Kita harus terus awas terhadap berbagai upaya lain dari Tiongkok maupun negara lainnya. Indonesia harus mengingatkan Tiongkok dengan cara yang tegas bahwa penggunaan cara-cara adi daya bisa memicu perlawanan. Ini bahaya buat kestabilan dunia, ” ujarnya.
Baca juga: Pelaku Penyiraman Novel Dinilai Salah Artikan Semangat Korsa
Politikus NasDem ini juga mengatakan bahwa dengan adanya pemetaan pola-pola negara lain yang mengganggu kedaulatan RI di Natuna, semestinya Indonesia sudah memiliki langkah yang terukur untuk mengatasi problem di masa depan. Menurutnya, upaya konkrit harus diwujudkan pemerintah untuk terus menjaga wilayah RI yang menjadi perbatasan dengan dengan negara lain.
“Kita dukung upaya diplomatik kementerian luar negeri yang memprotes keras Tiongkok. Tapi setelah itu kita harus segera membangun dan menempatkan kekuatan yang memadai untuk menjaga kedaulatan RI. Armada keamanan laut yang terdukung dengan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan,” katanya. (OL-6)
