Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WAKIL Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, meminta Kementerian Sosial, BMKG, dan BNPB bersiaga untuk menghadapi potensi bencana banjir yang masih menghantui ibu kota hingga beberapa bulan ke depan.
"Pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan terjelek. Pastikan informasi yang diberikan terutama dari BMKG, BNPB, dan dinas kesehatan. Jangan sampai informasi yang tidak tepat membuat pemerintah tidak siap menghadapi bencana," kata Ace di Jakarta, Kamis (2/1).
Baca juga: Ketua DPR Minta Koordinasi Tangani Banjir Dioptimalkan
Pasalnya, Ace menilai, masyarakat masih minim mendapatkan informasi terkait potensi bencana hingga banyak masyarakat yang tidak melakukan antisipasi.
"Ini kritik untuk pemerintah, informasi tentang curah hujan tinggi terutama informasi katulampa, masyarakar yang melakukan tahun baru dikagetkan dengan curah hujan besar sementara informasi didapat masyarakat minim. Jangan sampau terulang," tuturnya.
Selanjutnya, untuk menangani masyarakat yang terdampak bencana, berbagai pihak harus bahu-membahu memberikan bantuan. Mulai dari ketersediaan tempat pengungsian, pangan, hingga fasilitas kesehatan.
"Kalau dari BMKG kan ini baru awal musim hujan, ini potensi hujan bisa jadi akan semakin tinggi, dan berpotensi bencana lagi," imbuhnya.
Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayanti, meminta kepada pemerintah agar para korban banjir di pengungsian yang rentan ini mendapat perhatian khusus untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan preventif dan cepat.
Baca juga: Nomor ‘Call Center’ Tanggap Bencana Bekasi Sulit Dihubungi
Pasalnya, kondisi pengungsian yang serba terbatas membuat beberapa kelompok masyarakat seperti ibu hamil, bayi, lansia, dan batita rentan terkena gangguan kesehatan.
"Aparat di lapangan bisa bekerjasama degan tenaga medis dari berbagai lembaga kemanusiaan dan relawan kesehatan yang juga terjun ke lokasi banjir. Pemerintah pusat harus ikut andil dan bekerjasama dengan Pemda Provinsi dalam mencegah terjadinya korban sakit dari musibah banjir kali ini," tuturnya. (OL-6)
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved