Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPR Puan Maharani meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh untuk menanggulangi bencana banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Saya merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan," kata Puan dalam keterangan resmi, Kamis (2/1).
Puan menjelaskan, operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, dapur umum, pengamanan rumah dan aset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pascabanjir.
Baca juga: Jokowi: Banjir Terparah di 4 Sungai yang belum Dinormalisasi
Ia mengatakan, pada saat Tanggap Darurat, pemerintah harus mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak serta segera melakukan upaya pemulihan.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antarkementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan BNPB serta pemerintah daerah.
"DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antarinstansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Puan mengatakan dirinya mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
Karena itu, menurut dia, tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.
"Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR, dan BNPB harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan," katanya.
Dia menilai bencana banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah dan harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.
Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek.
"DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi," ujarnya.
Puan juga mengimbau para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama yang berasal dari daerah pemilihan Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada. (OL-2)
Penghargaan dari Bupati Sukabumi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya BWA bersama ratusan NGO dan relawan yang terlibat dalam aksi penanganan tanggap darurat bencana.
Sejumlah pemukiman warga terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi serta adanya tanggul yang jebol.
Korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima bantuan dari PT Pertamina Gas
Prakiraan BMKG potensi cuaca ekstrem dalam tiga hari ke depan berpotensi melandai di Jabodetabek. Tapi masih ada potensi angin kencang di Banten
Banjir tengah melanda berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Jabodetabek. Hal itu menimbulkan dampak yang berbahaya bagi masyarakat, khususnya penyebaran penyakit leptospirosis.
Meskipun merupakan sebuah bencana, fenomena banjir tidak jarang dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain air.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved