Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh kemenenterian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak banjir.
Termasuk dalam penyaluran bantuan hingga upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya.
"Diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antarkementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes, BNPB serta Pemerintah Daerah (Pemda)," tutur Puan melalui pesan resminya yang ia sampaikan kepada awak media, Kamis (2/1).
Puan juga mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga dapat memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dalam mengatasi bencana banjir di Jabodetabek. Komunikasi dan koordinasi tersebut dilakukan guna memaksimalkan penanganan banjir.
"Tidak malah saling melempar tanggungjawab namun tetap mengedepankan kepentingan masyarakat." ujarnya.
Baca juga : Banjir Hingga Satu Meter, Sidang Tipikor Tetap Berjalan
Selain itu, sebagai ketua DPR dirinya juga mengimbau pada masa reses kali ini anggota DPR RI yang menjalankan reses di area terdampak banjir bisa turut serta melakukan proses tanggap darurat untuk membantu masyarkat.
Menurut Puan banjir tahun ini memerlukan upaya parsial untuk diatasi karena melibatkan beberapa daerah.
"Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor," ujarnya.
Puan menegaskan, DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dari sisi pengawasan dan anggaran setiap lembaga. Selain itu, DPR juga akan memaksimalkan perannya di bidang legislasi untuk mengatasi bencana banjir ke depan.
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek," tuturnya. (OL-7)
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved