Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Menurut Mardani, dengan satu Pansus, kasus Jiwasraya bisa diselesaikan dengan cepat ketimbang dengan tiga Panja. Persoalan efektifitas di Pansus lebih unggul daripada Panja.
Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menarik investasi demi kemajuan ekonomi nasional.
Saat ini Eijkman telah melakukan pembahasan awal dengan PT Biofarma untuk mengembangkan vaksin tersebut.
Pasal 170 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. DPR segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan.
Tanpa pelibatan publik, RUU Cipta Kerja akan terus menuai masalah. Pemerintah dan DPR harus lebih membuka diri menerima masukan.
Pelaku usaha justru menjadi kebingungan karena adanya perubahan peraturan yang berdampak pada rencana jangka panjang.
KSPI bakal mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan
DPR RI masih memproses kelengkapan administrasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Rencananya, Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut akan diajukan pada Februari 2020.
ndre diduga sengaja menjebak seorang pekerja seks komersial (PSK) di Padang untuk membuktikan masih maraknya prostitusi online di Sumatera Barat.
Satgas Ketahanan Pangan harus turun ke daerah untuk melihat ketersediaan bawang di pasar.
NasDem mengajak pihak yang berkepentingan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk mempersiapkan catatan kritis dan masukan.
Pembahasan RUU ini akan ditentukan Badan Busyawarah (Bamus) DPR yang kemungkinan dilakukan pekan depan.
Pembahasan akan dilaksanakan transparan melibatkan seluruh pihak terkait mulai dari kalangan pengusaha hingga serikat pekerja.
Panja RUU Minerba beranggitakan 26 orang dengan diketuai oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI-P.
LBH Apik mengadukan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (13/2).
Panja Komisi III DPR RI memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Adi M Toegarisman, untuk mendalami kasus korupsi Jiwasraya.
Masalah validitas data sebetulnya menjadi topik yang selalu dibahas Komisi VIII DPR RI bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, masalah ini hingga kini belum juga tuntas.
Pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat di berbagai sektor.
Sejumlah barang bukti hingga berkas terkait tindak rasuah di perusahaan asuransi plat merah tersebut akan dihadirkan saat Kejagung bertemu Panja Jiwasraya Komisi III DPR.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved